Mamuju, BeritaQ.com – Sebagai lembaga kontrol sosial, salah satu fungsinya adalah ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada pemerintah agar pembangunan khususnya di Sulawesi Barat (Sulbar) dapat berjalan dengan baik, meminimalkan masalah yang terjadi terutama Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Untuk itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPW) Sulawesi Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Lembaga Antikorupsi (Galaksi) A Muh. Yushar, ST menyarankan kepada Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik agar menempatkan dan mengisi jabatan Pejabat Tinggi Pertama (JPT) atau eselon ll yang sesuai kompetensi mumpuni dan bisa bekerja.
Hal tersebut , mengingat sebelumnya sebanyak 190 orang mengikuti Assessment untuk eselon II dan III lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
“Penempatan pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sulbar agar dapat benar-benar menjalankan tugasnya dan sesuai kompetensi profesional,” kata Muh.Yushar pada media ini. Senin, (28/8/2022) di salah satu Warkop.
Ketua DPW Galaksi ini mengatakan, penempatan pejabat setingkat Eselon ll harus memprioritaskan orang-orang yang membidangi, berkompeten dan profesional, jangan sampai bermasalah. Apalagi malah menempatkan orang-orang yang tidak bisa bekerja.
“Pejabat eselon ll Pemprov Sulbar harus memiliki akses ataupun jaringan ditingkat Kementrian dan lembaga di pusat. Mengingat mereka bisa menarik atau menjemput program melalui dana dari pusat (APBN) guna menunjang pembangunan di Bumi Malaqbi,” ujar Pria akrab disapa bang Yus ini.
Lebih lanjut sarjana tehnik jebolan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini menambahkan, pejabat Pemprov saat ini sangat banyak yang harus dievaluasi, karena banyak yang tidak tanggap. Terlebih pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal.
Untuk itu ia meminta, penempatan pejabat Eselon ll untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut jangan menempatkan orang-orang yang hanya bisa menggunakan APBD saja, tetapi SDM mumpuni dan bisa memperioritaskan program dengan menjemput dana dari pusat.
“Selama ini terkesan pejabat di Pemprov Sulbar hanya bisa mengotak-atik APBD, dengan dinas (DL) dan pergi kesana-sini tanpa program prioritas yang jelas. Makanya dalam mutasi yang akan digelar, tempatkanlah pejabat yang tepat,” pungkas bang Yus.
Tak kalah penting menurutnya, pejabat eselon II, harus memiliki kemampuan penanganan masalah dengan baik, gimana tidak selalu didemo kalau background para pejabat tidak sesuai posisi yang emban ditambah lagi pengalaman minim sebelumnya. Jangan sampai ada indikasi pengangkatan faktor kedekatan dan lainnya, akhirnya banyak program yang terlambat dilaksanakan.
“Salah satu kesalahan fatal bila pejabat eselon II tidak sesuai disiplin ilmu dengan posisi yang diemban akan terjadi konsep ABS (asal bapak senang) bawahan memberi laporan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, pimpinan tetap percaya dan menerima dikarenakan ketidak pahaman terhadap laporan tersebut, ini banyak terjadi di bidang khusus seperti masalah bangunan dan lainnya,” tutupnya.
(Gid/Jd)
