Breaking News

Bila Ada RT RW Partisan Politik Mundur daripada Dicopot, Tegas Walikota Makassar

Senin, 29 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bikin Website Murah

DNID, SULAWESI SELATAN – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa aturan RT/RW tak boleh berpolitik merupakan aturan pusat. Pemerintah daerah hanya membuat aturan turunan berupa Peraturan Wali kota.

“Tak mungkin kami buat kalau tak ada dasarnya,” sebut Walikota Makassar dan seraya menambahkan dan sudah ada diberhentikan, Senin 29 Januari 2024.

” Kami mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Pada pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan tidak boleh merangkap jabatan jadi pengurus lembaga kemasyarakatan lain dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik,” terangnya.

Adapun yang masuk dalam pengurus lembaga kemasyarakatan yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang sesuai kebutuhan. Sementara lembaga kemasyarakatan yang dimaksud antara lain RT, RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna.

Danny sapaan akrab Walikota Makassar mengatakan bahwa, bila ada pihak yang keberatan dengan peraturan tersebut, bisa mengajukan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena aturan yang sudah terbit ini tidak bisa dibatalkan begitu saja.

Walikota Makassar sebelumnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak pada November 2023 tahun lalu.

Selain penolakan sistem e-voting untuk pemungutan suara, Danny kwatir RT/RW jelang pemilihan umum bisa menimbulkan gesekan di masyarakat.

” Daripada bertengkar dan ada kerawanan sosial, saya undur saja, ini masuk tshun politik, bahaya nanti,” jelasnya.

Baca Juga
Lalulintas Polres Pelabuhan Berbagi Takjil Sembari Mengatur Kelancaran Kendaraan

Penulis : Yustus

Editor : Redaksi Sulawesi Selatan

Berita Terkait

Pertanyakan ke KPU Torut, Wasindo Soroti 6 ASN dan 27 PPPK Lolos Penyelenggara Pilkada
Mantan Jubir Tenri Olle YL,  Masuk Tim Pemenangan AURA Kabupaten Gowa
Aktivis dan Politisi Di Gowa  Dukung Amir Uskara Di Pilkada Gowa 2024
Serius Maju di Pilwali Makassar,Ketua PKS Sulsel Daftar di Hanura
KPU Mamasa Lantik 85 Orang PPK, Sumarlin: Tidak Boleh Ikut Politik Praktis
Tangani Mitra Derad, Mensos: Mereka Perlu Dirangkul dan Direhabilitasi Agar Bisa Mandiri
Pj Bupati Mamasa Komitmen Biaya Pembebasan Lahan PKM Bumal akan Diselesaikan
PENA Vokasional Sukses Gradusi 1.904 Penyandang Disabilitas Judul
Berita ini 578 kali dibaca
Tags:

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 06:36

Pertanyakan ke KPU Torut, Wasindo Soroti 6 ASN dan 27 PPPK Lolos Penyelenggara Pilkada

Sabtu, 18 Mei 2024 - 15:52

Mantan Jubir Tenri Olle YL,  Masuk Tim Pemenangan AURA Kabupaten Gowa

Sabtu, 18 Mei 2024 - 15:49

Aktivis dan Politisi Di Gowa  Dukung Amir Uskara Di Pilkada Gowa 2024

Jumat, 17 Mei 2024 - 15:32

Serius Maju di Pilwali Makassar,Ketua PKS Sulsel Daftar di Hanura

Kamis, 16 Mei 2024 - 16:20

KPU Mamasa Lantik 85 Orang PPK, Sumarlin: Tidak Boleh Ikut Politik Praktis

Selasa, 14 Mei 2024 - 08:12

Tangani Mitra Derad, Mensos: Mereka Perlu Dirangkul dan Direhabilitasi Agar Bisa Mandiri

Sabtu, 11 Mei 2024 - 18:22

Pj Bupati Mamasa Komitmen Biaya Pembebasan Lahan PKM Bumal akan Diselesaikan

Rabu, 8 Mei 2024 - 23:56

PENA Vokasional Sukses Gradusi 1.904 Penyandang Disabilitas Judul

Berita Terbaru

Serba-Serbi

Kemenag Siapkan Survei Kajian Dampak Program Zakat dan Wakaf

Senin, 20 Mei 2024 - 21:47