Lalu pertanyaannya adalah siapa APH itu? Jawaban atas pertanyaan itu adalah kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat. Sampai di sini, sudah sangat jelas posisi kita dalam sistem hukum di Indonesia. Tidak ada warga negara yang kebal hukum.
Dadi Sunarya, Bupati Melawi periode 2021-2024 yang dilaporkan pendemo melalui berbagai aksi demo adalah seputar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Melawi.
Dari rekam jejak Opini BPK kepada pemerintah Kabupaten Melawi, hingga 2023 ini, Pemda Melawi dibawah kepemimpinannya telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Opini ini diraih Pemda Melawi dibawah kepemimpinan Dadi tanpa putus sejak 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Opini WTP ini juga telah mengantarkan kepercayaan publik yang tinggi kepada Bupati Dadi untuk lanjut menjadi Bupati Melawi Periode (kedua) tahun 2025- 2030.
Diantara berbagai tuduhan itu adalah proyek pemasangan sambungan rumah untuk air bersih pada tahun anggaran 2022 senilai Rp 12,7 M yang dianggap proyek fiktif. Nyatanya, sebanyak 6 desa (Desa Sidomulyo, Desa Baru, Desa Tanjung Tegang, Desa Tanjung Lay, Desa Kelakik dan Desa Pelampai) telah aliran air bersih sesuai perencanaan dan BPK kemudian mengenai surat clearence, sehingga tuduhan ini menjadi tidak berdasar lagi.
Juga ada tuduhan tentang pengadaan bibit ternak sapi dan babi yang oleh inspektorat daerah dan BPK dinyatakan clear. Ketika laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK ditindak-lanjuti oleh pemerintah daerah dan kemudian dinyatakan clear, tidak mungkin Opini WTP diberikan kepada Pemda Melawi.
Halaman Berita ini : 1 2 3 Baca Halaman Selanjutnya
Penulis : Arion
Editor : Olo m
Sumber Berita : Dr. Erdi, M.Si
