Disorot Dugaan Tangkap Lepas, BNNP Sulsel Akhirnya Buka Suara, Ini Penjelasannya
Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulsel, Kombes Pol Ardiansyah. (Dok/Muhammad Syawaluddin)
MAKASSAR, DNID.co.id – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan akhirnya memberikan klarifikasi terkait dua pemberitaan dugaan praktik tangkap lepas terhadap sejumlah orang yang diamankan dalam kasus narkotika di Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, dan Bulukumba.
Klarifikasi tersebut disampaikan setelah munculnya pemberitaan mengenai dugaan pembebasan tiga orang berinisial Ipong, Akbar, dan Rehan di wilayah Sinjai-Bulukumba, serta dugaan permintaan uang sebesar Rp15 juta terhadap seorang pria berinisial R di kawasan Maccini, Kota Makassar.
Dua persoalan tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi penanganan perkara narkotika oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Menanggapi dugaan pembebasan tiga orang di Sinjai dan Bulukumba, Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulsel, Kombes Pol Ardiansyah, membantah bahwa ketiganya dilepaskan tanpa proses penanganan.
Menurutnya, ketiga orang tersebut menjalani rehabilitasi medis setelah hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif narkotika, sementara petugas tidak menemukan barang bukti narkotika saat mereka diamankan.
“Terhadap terduga pada saat diamankan tidak terdapat Barang bukti Narkotika, sehubungan pada saat pemerikasaan hasil urine positif, jadi saat ini kami lakukan rehab medis dan wajib lapor 8 kali pertemuan di BNN,” ucap Ardiansyah kepada DNID.co.id, Selasa (10/11/2026).
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai latar belakang penanganan ketiganya, terutama terkait informasi bahwa salah seorang di antaranya, yakni Ipong, disebut-sebut sebagai bandar narkoba yang beroperasi di wilayah Sinjai dan Bulukumba.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan status residivis Ipong, serta apakah Akbar dan Rehan juga pernah terlibat dalam perkara narkotika sebelumnya, Ardiansyah tidak memberikan penjelasan.
“Saya masih ada giat,” ujarnya singkat mengakhiri konfirmasi.
Padahal, informasi mengenai riwayat perkara dan status hukum seseorang yang pernah tersangkut kasus narkotika menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas agar publik dapat memahami dasar pertimbangan penanganan perkara tersebut.
Dugaan Permintaan Rp15 Juta
Selain persoalan Ipong dan dua rekannya, Ardiansyah juga menanggapi pemberitaan kedua mengenai dugaan tangkap lepas seorang pria berinisial R di Maccini, Makassar.
Dalam pemberitaan sebelumnya, seorang sumber berinisial G mengungkapkan bahwa R diduga dibebaskan setelah adanya pembayaran belasan juta rupiah. Bahkan, kendaraan roda dua milik R disebut masih ditahan karena pembayaran yang diduga mencapai Rp15 juta tersebut belum dilunasi.
Menanggapi tudingan adanya permintaan uang oleh oknum BNNP Sulsel, Ardiansyah justru meminta agar pihak yang mengetahui dugaan tersebut menyampaikan identitas oknum yang dimaksud.
“Siapa yg minta 15 juta, kalo ada nama dari BNN silahkan sampaikan ke saya, Setiap kasus kita proses sesuai prosedur melalui Gelar perkara, menjunjung prinsip praduga tak bersalah, kalo tidak ada Barang bukti, tidak kita tahan karena tidak terpenuhi unsur pasal penyalahgunaan Narkotika,” tegas Ardiansyah.
Sementara terkait dugaan kendaraan milik R yang belum dikembalikan, Ardiansyah mengatakan bahwa kendaraan yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana harus dikembalikan kepada pemiliknya.
“Untuk kendaraan apabila tidak ada kaitannya dengan Tindak pidana pasti kita kembalikan,” pungkasnya.
Transparansi Penanganan Perkara Dipertanyakan
Rangkaian pemberitaan dan klarifikasi tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih terbuka dari BNNP Sulsel.
Khusus perkara Ipong, Akbar, dan Rehan, publik perlu mengetahui apakah rehabilitasi medis yang diberikan telah melalui asesmen sesuai ketentuan, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap ketiganya, serta apa dasar penetapan rehabilitasi dibandingkan proses hukum lainnya.
Begitu pula dengan dugaan permintaan uang Rp15 juta dalam kasus R di Maccini. Klarifikasi mengenai prosedur gelar perkara perlu disertai penjelasan mengenai status hukum R, dasar pengamanan kendaraannya, serta mekanisme pengembalian barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
Apalagi, informasi dari sumber sebelumnya menyebutkan bahwa Ipong diduga pernah beberapa kali terseret perkara narkotika. Meski demikian, informasi mengenai dugaan riwayat tersebut masih membutuhkan verifikasi dan penjelasan resmi dari aparat berwenang.
Dalam pemberantasan narkotika, transparansi bukan sekadar persoalan menyampaikan bahwa suatu perkara telah diproses sesuai prosedur. Lebih dari itu, masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, hasil pemeriksaan, serta pertimbangan yang melandasi setiap keputusan penanganan perkara.
Hingga berita ini diterbitkan, DNID.co.id masih berupaya memperoleh penjelasan lebih lanjut dari BNNP Sulsel mengenai sejumlah pertanyaan yang belum terjawab tersebut.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Disorot Dugaan Tangkap Lepas, BNNP Sulsel Akhirnya Buka Suara, Ini Penjelasannya
RABU, 11 NOVEMBER 2026
MAKASSAR, DNID.co.id – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan akhirnya memberikan klarifikasi terkait dua pemberitaan dugaan praktik tangkap lepas terhadap sejumlah orang yang diamankan dalam kasus narkotika di Kota Makassar, Kabupaten Sinjai, dan Bulukumba.
Klarifikasi tersebut disampaikan setelah munculnya pemberitaan mengenai dugaan pembebasan tiga orang berinisial Ipong, Akbar, dan Rehan di wilayah Sinjai-Bulukumba, serta dugaan permintaan uang sebesar Rp15 juta terhadap seorang pria berinisial R di kawasan Maccini, Kota Makassar.
Dua persoalan tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi penanganan perkara narkotika oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Menanggapi dugaan pembebasan tiga orang di Sinjai dan Bulukumba, Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sulsel, Kombes Pol Ardiansyah, membantah bahwa ketiganya dilepaskan tanpa proses penanganan.
Menurutnya, ketiga orang tersebut menjalani rehabilitasi medis setelah hasil pemeriksaan urine menunjukkan positif narkotika, sementara petugas tidak menemukan barang bukti narkotika saat mereka diamankan.
“Terhadap terduga pada saat diamankan tidak terdapat Barang bukti Narkotika, sehubungan pada saat pemerikasaan hasil urine positif, jadi saat ini kami lakukan rehab medis dan wajib lapor 8 kali pertemuan di BNN,” ucap Ardiansyah kepada DNID.co.id, Selasa (10/11/2026).
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai latar belakang penanganan ketiganya, terutama terkait informasi bahwa salah seorang di antaranya, yakni Ipong, disebut-sebut sebagai bandar narkoba yang beroperasi di wilayah Sinjai dan Bulukumba.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan status residivis Ipong, serta apakah Akbar dan Rehan juga pernah terlibat dalam perkara narkotika sebelumnya, Ardiansyah tidak memberikan penjelasan.
“Saya masih ada giat,” ujarnya singkat mengakhiri konfirmasi.
Padahal, informasi mengenai riwayat perkara dan status hukum seseorang yang pernah tersangkut kasus narkotika menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas agar publik dapat memahami dasar pertimbangan penanganan perkara tersebut.
Dugaan Permintaan Rp15 Juta
Selain persoalan Ipong dan dua rekannya, Ardiansyah juga menanggapi pemberitaan kedua mengenai dugaan tangkap lepas seorang pria berinisial R di Maccini, Makassar.
Dalam pemberitaan sebelumnya, seorang sumber berinisial G mengungkapkan bahwa R diduga dibebaskan setelah adanya pembayaran belasan juta rupiah. Bahkan, kendaraan roda dua milik R disebut masih ditahan karena pembayaran yang diduga mencapai Rp15 juta tersebut belum dilunasi.
Menanggapi tudingan adanya permintaan uang oleh oknum BNNP Sulsel, Ardiansyah justru meminta agar pihak yang mengetahui dugaan tersebut menyampaikan identitas oknum yang dimaksud.
“Siapa yg minta 15 juta, kalo ada nama dari BNN silahkan sampaikan ke saya, Setiap kasus kita proses sesuai prosedur melalui Gelar perkara, menjunjung prinsip praduga tak bersalah, kalo tidak ada Barang bukti, tidak kita tahan karena tidak terpenuhi unsur pasal penyalahgunaan Narkotika,” tegas Ardiansyah.
Sementara terkait dugaan kendaraan milik R yang belum dikembalikan, Ardiansyah mengatakan bahwa kendaraan yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana harus dikembalikan kepada pemiliknya.
“Untuk kendaraan apabila tidak ada kaitannya dengan Tindak pidana pasti kita kembalikan,” pungkasnya.
Transparansi Penanganan Perkara Dipertanyakan
Rangkaian pemberitaan dan klarifikasi tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih terbuka dari BNNP Sulsel.
Khusus perkara Ipong, Akbar, dan Rehan, publik perlu mengetahui apakah rehabilitasi medis yang diberikan telah melalui asesmen sesuai ketentuan, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap ketiganya, serta apa dasar penetapan rehabilitasi dibandingkan proses hukum lainnya.
Begitu pula dengan dugaan permintaan uang Rp15 juta dalam kasus R di Maccini. Klarifikasi mengenai prosedur gelar perkara perlu disertai penjelasan mengenai status hukum R, dasar pengamanan kendaraannya, serta mekanisme pengembalian barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
Apalagi, informasi dari sumber sebelumnya menyebutkan bahwa Ipong diduga pernah beberapa kali terseret perkara narkotika. Meski demikian, informasi mengenai dugaan riwayat tersebut masih membutuhkan verifikasi dan penjelasan resmi dari aparat berwenang.
Dalam pemberantasan narkotika, transparansi bukan sekadar persoalan menyampaikan bahwa suatu perkara telah diproses sesuai prosedur. Lebih dari itu, masyarakat berhak mengetahui dasar hukum, hasil pemeriksaan, serta pertimbangan yang melandasi setiap keputusan penanganan perkara.
Hingga berita ini diterbitkan, DNID.co.id masih berupaya memperoleh penjelasan lebih lanjut dari BNNP Sulsel mengenai sejumlah pertanyaan yang belum terjawab tersebut.
