Makassar, BeritaQ.com – Berawal saat wali kelas VB yang juga merupakan oknum guru di salah satu SD Di Makassar berinisial HT mengajukan penawaran pembelian alat peraga ke pengurus paguyuban, Lalu hal itu diminta untuk disampaikan ke orangtua murid agar masing-masing memasukkan uang untuk membeli alat peraga tersebut.
Nominal yang dianjurkan kepada orangtua murid, agar memasukkan biaya sebesar Rp. 40.000/murid.
Namun karena mendapat pertimbangan dari salah satu orang tua murid, akhirnya HT kemudian membatalkan hal tersebut.
Setelah dibatalkan, orangtua murid yang diketahui bernama Zulkifli Thahir yang juga merupakan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulsel yang tidak setuju dengan hal itu mendapatkan Akibatnya, group paguyuban sontak membullyng orang tua siswa tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Awalnya saya mendapat informasi dari istri, dan saya pun langsung mempertanyakan ke wali kelas tersebut kenapa dibebankan ke murid tentang pembelian alat peraga tersebut “, ungkap Zulkifli.
Padahal, kan itu alat penunjang guru harusnya disiapkan oleh sekolah dan akhirnya HT pun membatalkan pesanan melalui salah seorang pengurus paguyuban”, tambah Zulkifli Thahir salah seorang orang tua murid SDN Mangkura I Makassar, Kamis (18/8/2022).
Usai dibatalkan, tambah Ketua DPD IMDI Sulsel ini menganggap wali kelas VB sudah paham akan penjelasan yang diberikannya.
“Mungkin wali kelas ini saat membatalkan pemesanan alat peraga kepada pengurus paguyuban menyampaikan hal yang dilebihkan dan tidak bijak dalam berkomunikasi akhirnya merembet ke dana paguyuban dimana untuk tahun lalu belum membayar dan memang saya tidak mau bayar setelah saya tahu sifatnya tidak wajib dan tidak jelas pengalokasiannya serta apa dasar pembentukan paguyuban ini belum lagi nama anak saya diposting di group paguyuban karena menunggak alias belum bayar jadi kesannya bikin malu sama halnya ini bullyng bagi saya tentunya seolah saya dipaksa untuk membayar”, tambah Zulkifli Thahir.
Atas perlakuan yang tidak menyenangkan itu, Zulkifli Thahir mengadukan hal tersebut ke Kepsek dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dirinya mengakui bahwa banyak orang tua siswa yang selama ini enggan berkomentar di group paguyuban menghubunginya.
“Mereka ini diam bukan berarti setuju atas apa yang ditetapkan oleh pengurus paguyuban namun mereka memilih diam daripada kena bully seperti saya, ini berarti paguyuban telah menciptakan kesenjangan sosial karena harus dipertimbangkan tidak semua orang tua murid itu sama taraf ekonominya, hal itulah yang mendasari saya untuk menanyakan alat peraga,” pungkas ketua Komtap Publikasi KADIN Sulsel ini.
Setelah mendapatkan pengaduan dari orang tua murid tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, H. Muhyiddin M. SE, MM memberikan tanggapan dan menjelaskan bahwa “Tidak ada aturan apapun tentang paguyuban di sekolah yang ada itu adalah Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020, jadi kasus di Mangkura I saya sudah minta Kepsek untuk menertibkan paguyuban itu sementara untuk oknum guru kami sudah berikan sanksi pembinaan tahap 1”.
” Saya juga sudah mengeluarkan keputusan agar oknum tersebut dipindahkan ke sekolah lain. Saya sudah pindahkan ke SD Inpres Sumanna, ini merupakan satu sanksi yang kami berikan kepada oknum yang melakukan hal diluar aturan yang ada “, Tambahnya saat diwawancarai melalui via Wa.
Sementara itu Nirwati Rata Paembonan M.Pd Kepala SDN Mangkura I mengaku tidak tahu menahu persis perihal paguyuban tiap kelas di sekolah yang dipimpinnya apalagi ada pungutan atau iuran yang dihimpun oleh para pengurus paguyuban namun dirinya berjanji akan segera menjalankan instruksi dari Kadis Pendidikan Kota Makassar untuk menertibkan guru guru dan membubarkan paguyuban di 12 kelas yang ada di SDN Mangkura I.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo yang juga Ketua Dewan Pendidikan Makassar melalui via telepon membenarkan bahwa paguyuban itu tidak ada yang ada adalah komite sekolah.
Politisi NasDem itu pun meminta kepada semua pihak untuk sama sama memberantas pungli di sekolah apapun modus dan motifnya.
“Laporkan kami jika ada yang melakukan atau menjalankan praktek praktek pungli di sekolah, insya Allah akan kami tindaki sesegera mungkin, Intinya tidak boleh ada kebijakan yang memberatkan orangtua murid. Dengan dalih apapun itu”, pungkas Rudianto Lallo.
Hingga berita ini tayang, media belum berhasil menghubungi Ketua Komite Kompleks SDN Mangkura Makassar terkait pembelaannya kepada guru HT dan mendukung paguyuban yang disinyalir kegiatan pungli modus baru namun sudah lama berlangsung.
