BeritaQ.com, BOJONEGORO – Usai membuka TMMD ke 110 di Pendopo Kabupaten Bojonegoro, Forkopimda Jatim, diantaranya Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dan Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto, bersama Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, beserta Pejabat Utama Polda Jatim dan Pejabat Utama Kodam V Brawijaya melaksanakan Peninjauan Kegiatan TMMD Ke 110 Tahun Anggaran 2021 di Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Selasa (02/03/21)
Forkopimda Jatim melakukan peninjauan Program Atap Lantai Dinding (ALADIN), Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di desa tersebut yang dilakukan secara gotong royong bersama anggota TNI / Polri dan masyarakat sekitar.
Selain itu, Rombongan Forkopimda juga meninjau pos PPKM Mikro penanganan Covid-19 dipandu oleh Kepala Desa Ngrancang, dan dijelaskan terkait Struktur Organisasi Pos PPKM Mikro Kampung Tangguh, yang di dalamnya terdapat Poskotis TMMD, dari satuan Kodim 0813/ Bojonegoro, serta pasar murah, Ponkesdes, Ruang isolasi mandiri, tempat pelayanan E-KTP, KIA, KK, Akte Kelahiran dan kematian, serta ketahanan pangan dan lumbung pangan.
Usai melakukan peninjauan, Forkopimda Jatim, Wakil Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim memberikan Bantuan Sosial kepada Perwakilan Masyarakat warga Ngerancang, Bojonegoro.
Wakil Gubernur Jatim mengatakan, program ini merupakan wujud pembangunan karakter yang luar biasa, dengan adanya program Non fisik yang dipadukan di TMMD ini, maka pencapaian pembangunan akan lebih menyeluruh.
“Bukan hanya pembangunan jalan dan pembangunan rumah, tetapi juga pembangunan kesehatan dan karakter masyarakat, apalagi ditengah pandemi dukungan terhadap PPKM Mikro ini juga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan desa ngerancang yang memang zona hijau, karena memang belum ada kasus covid, akan terus bertahan sampai pandemi ini usai dan vaksinasi berjalan,” tutur Emil Elestianto Dardak.
Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto menambahkan, dalam program TMMD di Bojonegoro ini terdapat program fisik maupun non fisik, antara lain pengaspalan jalan dan pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang lebih ada 20 dan pembangunan atau peningkatan rumah ibadah, sementara untuk sasaran non fisik akan melibatkan semua unsur.
“Kalau tadi sasaran fisik lebih menitik beratkan pada personil TNI, tapi non fisik kita juga minta bantuan kepada Polda Jawa Timur, khususnya terkait dengan pemahaman masyarakat tentang ketertiban dan keamanan, serta hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia,” jelas Mayjend TNI Suharyanto.
Diharapkan dengan bentuk Sinergitas TNI/POLRI dan Pemerintah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mampu bertahan hingga pandemi ini usai. (NHC)