1. Reformasi Pelayanan Publik;
Dengan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan berbasis digital, seperti pendaftaran perizinan, pengurusan dokumen, atau pembayaran pajak secara online.
Contoh: Portal layanan terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administratif dengan mudah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyederhanaan proses dan mengurangi langkah birokrasi yang panjang dengan memangkas prosedur dan persyaratan yang tidak relevan.
Contoh: One-stop service untuk izin usaha, IPR, atau administrasi kependudukan.
Peningkatan Kapasitas SDM, melatih aparatur sipil negara agar lebih profesional, responsif, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kebijakan/Regulasi yang Konsisten dan Transparan;
Konsistensi dalam Implementasi :
Kebijakan harus diterapkan secara merata tanpa diskriminasi atau perubahan mendadak yang merugikan masyarakat. Hal ini memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
Transparansi Kebijakan :
Setiap peraturan harus diumumkan secara jelas kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa atau aplikasi resmi pemerintah.
Contoh: Publikasi regulasi yang dapat diakses melalui platform daring dengan bahasa yang mudah dipahami.
Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Regulasi :
Melibatkan masyarakat atau pelaku usaha dalam tahap konsultasi publik sebelum kebijakan diberlakukan, sehingga regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas di lapangan.
3. Menciptakan Lingkungan yang Mendukung;
Pembangunan Infrastruktur Penunjang :
Memperbaiki akses jalan, jaringan komunikasi, listrik, dan air bersih untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.
Halaman Berita ini : 1 2 3 Baca Halaman Selanjutnya
Penulis : KBO BABEL
Editor : Redaksi DNID Babel
Sumber Berita : TIM BERAMAL
