Makassar, dnid.co.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memilih mencabut upaya hukum banding dalam sengketa tanah di Jalan Urip Sumohardjo, Makassar.
Keputusan itu diambil setelah gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan pemerintah provinsi dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
Ironisnya, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tengah digunakan untuk pembangunan Ruang Praktik Teknik Kendaraan di bawah Dinas Pendidikan Sulsel dengan nilai kontrak mencapai Rp11,892 miliar.
Padahal, sebelum proyek tersebut dimulai, PN Makassar telah menerbitkan penetapan perintah pelaksanaan eksekusi dan mengirimkan surat kepada Gubernur Sulsel serta Pemerintah Kota Makassar.
Namun, persoalan itu belum menunjukkan penyelesaian yang terang. Perlawanan Pemprov dinyatakan NO, sementara upaya banding yang sempat diajukan justru dicabut sendiri oleh pemerintah provinsi.
Perkara perlawanan Nomor 479/Pdt.Bth/2025/PN Mks didaftarkan Pemprov Sulsel pada 13 Oktober 2025. Dalam perkara tersebut, Pemprov berkedudukan sebagai Pelawan terhadap enam orang yang mengaku sebagai ahli waris Batjo bin Djumaleng dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) Kota Makassar sebagai pihak Terlawan.
Setelah perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima, Pemprov Sulsel mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar pada 17 Juni 2026.
Namun, upaya hukum itu tidak dilanjutkan. Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 277/PDT/2026/PT MKS tertanggal 10 Agustus 2026, permohonan pencabutan banding dari Pemprov Sulsel dikabulkan.
Dalam amar putusan angka kedua disebutkan, “Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding dari Pembanding semula Pelawan.”
Dengan pencabutan itu, substansi keberatan Pemprov terhadap putusan PN Makassar tidak diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan tingkat banding. Artinya, tidak ada putusan banding yang mengoreksi ataupun mengubah pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama.
PN Makassar Sudah Terbitkan Perintah Eksekusi
Persoalan tanah tersebut bukan baru muncul setelah proyek pembangunan bengkel vokasi berjalan. Proses permohonan eksekusi atas tanah itu telah bergulir jauh sebelumnya.
Dalam dokumen Penetapan Eksekusi Nomor 01 EKS/2021/PN.Mks juncto Nomor 427/Pdt.G/2019/PN.Mks, enam orang, yakni H. Achmad Dg. Sikki, Jamaluddin, Abd. Majid, Neneng Soraya, Marliah, dan Ramli, tercatat sebagai Pemohon Eksekusi. Sementara DLLAJR Kota Makassar berkedudukan sebagai Termohon Eksekusi.
Perkembangan proses tersebut kembali ditegaskan melalui surat PN Makassar Nomor 3628/PAN.PN.W22.U1/HK.2.4/VIII/2025 tertanggal 5 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar melalui jajaran Dinas Perhubungan serta DLLAJR Kota Makassar.
Dalam surat itu, PN Makassar menyebut penetapan perintah pelaksanaan eksekusi telah diterbitkan pada 11 Juni 2025. Proses permohonan eksekusi telah memasuki tahap penetapan pelaksanaan setelah sebelumnya dilakukan aanmaning atau teguran kepada pihak yang dimohonkan eksekusi.
Namun, pengadilan mencatat Gubernur Sulawesi Selatan bersama DLLAJR Kota Makassar selaku Termohon Eksekusi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.
“Bahwa proses/tahapan permohonan eksekusi sudah pada tahap penetapan pelaksanaan eksekusi, sebelumnya telah dilakukan Aanmaning, namun pihak Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kota Makassar selaku termohon eksekusi tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut,” demikian bunyi surat tersebut.
PN Makassar menyatakan proses permohonan eksekusi akan dilanjutkan. Gubernur Sulsel bersama DLLAJR Kota Makassar juga diminta melaksanakan isi putusan secara sukarela.
Bahkan, pengadilan menawarkan ruang musyawarah apabila objek eksekusi ternyata telah menjadi aset pemerintah.
“Namun apabila obyek eksekusi dalam perkara dimaksud telah menjadi aset Pemerintah maka Para Termohon dan pihak terkait, dapat melakukan musyawarah dengan Pemohon untuk menentukan nilai ganti rugi yang wajar bagi pemohon eksekusi selaku pihak dalam perkara permohonan eksekusi, agar aset Pemerintah tidak dieksekusi riil,” demikian lanjutan surat PN Makassar.
Surat tersebut memperlihatkan bahwa persoalan status tanah sebagai aset pemerintah dan kemungkinan eksekusi telah menjadi perhatian pengadilan sejak Agustus 2025.
Belum ada informasi maupun dokumen yang diperoleh dnid yang membuktikan bahwa musyawarah ganti rugi tersebut telah dilaksanakan atau menghasilkan kesepakatan.
Hakim Soroti Asal-usul Tanah yang Diklaim Pemprov
Dalam putusan perkara perlawanan Nomor 479/Pdt.Bth/2025/PN Mks, majelis hakim menyoroti tidak jelasnya uraian Pemprov Sulsel mengenai asal-usul dan proses perolehan tanah yang diklaim sebagai aset daerah.
Majelis menilai Pemprov tidak menguraikan secara memadai dasar kepemilikan tanah yang menjadi objek perlawanan. Penguasaan fisik atas lahan dinilai tidak cukup untuk dijadikan dasar hukum maupun dasar fakta dalam mengklaim kepemilikan.
Pertimbangan tersebut tertuang pada halaman 67 putusan.
“Sehingga dalil bantahan/perlawanan tidak mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum yang jelas,” demikian pertimbangan majelis hakim.
Atas dasar itu, perlawanan Pemprov dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan provisi ditolak seluruhnya.
Padahal, Pemprov Sulsel sebelumnya mengklaim sebagai pemilik sah tanah tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 854 PK/Pdt/2018 juncto Nomor 1700 K/Pdt/2014.
Kepala Biro Hukum Setda Sulsel, Herwin Firmansyah, juga pernah menyatakan tanah tersebut tercatat sebagai aset Pemprov Sulsel dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A.
Herwin menjelaskan, sebelum kawasan itu digunakan untuk pembangunan gedung Brigade Siaga Bencana (BSB), Pemprov Sulsel pernah meminjamkan lahan tersebut kepada DLLAJR Makassar untuk digunakan sebagai kantor.
Namun, klaim kepemilikan itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan dalam perkara perlawanan eksekusi. Majelis hakim tetap menilai uraian mengenai asal-usul perolehan dan dasar kepemilikan tanah yang diajukan Pemprov tidak jelas.
Pemprov Cabut Banding, Apakah Perlawanan Hukum Berakhir?
Pencabutan banding oleh Pemprov Sulsel menyisakan pertanyaan mendasar. Mengapa pemerintah provinsi memilih menghentikan upaya hukum setelah perlawanan yang diajukannya dinyatakan tidak dapat diterima?
Apakah pencabutan itu merupakan hasil evaluasi hukum internal? Apakah terdapat upaya penyelesaian lain dengan pihak pemohon eksekusi? Ataukah ada pertimbangan lain yang membuat Pemprov tidak melanjutkan keberatannya ke tingkat banding?
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena Pemprov sebelumnya secara terbuka mengklaim tanah itu sebagai aset sah pemerintah. Sementara PN Makassar telah lebih dahulu membuka kemungkinan musyawarah ganti rugi untuk mencegah aset pemerintah dieksekusi secara riil.
Yang kini menjadi pertanyaan, apakah Pemprov masih menyiapkan langkah hukum lain untuk mempertahankan klaim kepemilikannya, atau justru akan menempuh penyelesaian melalui jalur lain? Hingga kini, alasan pencabutan banding dan sikap resmi pemerintah terkait kelanjutan sengketa tersebut masih membutuhkan penjelasan
Proyek Rp11,8 Miliar Dibangun di Tengah Persoalan Eksekusi
Di tengah proses hukum tersebut, Pemprov Sulsel tetap melaksanakan pembangunan Ruang Praktik Teknik Kendaraan di kawasan eks Gedung BPBD, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar.
Proyek di bawah Dinas Pendidikan Sulsel itu memiliki nilai kontrak Rp11,892 miliar dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender, terhitung mulai 13 Oktober hingga 26 Desember 2025.
Tanggal dimulainya masa kontrak tersebut bertepatan dengan tanggal pendaftaran perkara perlawanan Pemprov Sulsel di PN Makassar.
Kesamaan tanggal itu tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara pelaksanaan proyek dan pengajuan perlawanan. Namun, rangkaian peristiwa tersebut menuntut penjelasan mengenai bagaimana pemerintah memastikan status dan kepastian hukum tanah sebelum menggunakannya untuk pembangunan bernilai hampir Rp12 miliar.
Terlebih, tahapan permohonan eksekusi telah berjalan, penetapan perintah pelaksanaan eksekusi telah diterbitkan, dan PN Makassar telah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk meminta pelaksanaan putusan secara sukarela atau membuka ruang musyawarah ganti rugi.
Jika eksekusi riil tetap dilanjutkan, keberadaan bangunan bengkel vokasi di atas objek tanah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah bangunan akan terdampak langsung, karena objek eksekusi dalam perkara ini adalah tanah dan pelaksanaan teknisnya masih memerlukan kejelasan dari pengadilan.
Persoalan ini bukan semata-mata sengketa antara pemerintah dan pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Ada uang publik hampir Rp12 miliar yang telah digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di atas lahan yang memiliki riwayat sengketa dan proses eksekusi.
Pataka Eja telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan wawancara kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pengadilan Negeri Makassar. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atas permintaan tersebut.
Pemprov Sulsel perlu menjelaskan alasan pencabutan banding, dasar administrasi dan hukum penggunaan tanah untuk proyek tersebut, serta langkah yang disiapkan menghadapi proses eksekusi.
Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek. Kepastian hukum atas tanah, perlindungan aset daerah, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik juga harus dipastikan sejak awal.
Kami telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi/wawancara kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan, serta Pengadilan Negeri Makassar. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak-pihak tersebut.
Bersambung ke Edisi V.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Selasa, 10 November 2026
