JAKARTA,Dnid.co.id– Keterbukaan informasi publik tidak cukup diwujudkan melalui ketersediaan regulasi, kelengkapan dokumen, maupun fasilitas layanan. Lebih dari itu, keterbukaan harus menjadi bagian dari komitmen pimpinan dan terintegrasi dalam kebijakan serta pelaksanaan tugas badan publik agar hak masyarakat atas informasi terpenuhi secara nyata.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dalam pelaksanaan hari pertama Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Selasa (10/11/2026), di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Sebanyak 282 badan publik dari tujuh kategori yang dinyatakan lolos verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ) mengikuti tahapan Presentasi Uji Publik pada 10–12 November 2026. Dalam tahapan ini, badan publik memaparkan visi, komitmen pimpinan, kebijakan, dan implementasi keterbukaan informasi di lingkungan masing-masing untuk dinilai sejauh mana keterbukaan telah menjadi bagian dari tata kelola kelembagaan.

Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, selaku pengampu program Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, menegaskan bahwa komitmen pimpinan harus tercermin dalam kebijakan dan praktik keterbukaan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, masyarakat merupakan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan layanan informasi publik.

Komitmen tersebut juga menjadi perhatian melalui kehadiran dan keterlibatan pimpinan badan publik dalam Presentasi Uji Publik. Dukungan pimpinan diperlukan agar keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tetapi menjadi bagian dari kebijakan dan tanggung jawab seluruh unsur kelembagaan.

Sebelumnya, Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam pembukaan dan technical meeting Presentasi Uji Publik Monev 2026, mengingatkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Penilaian tidak semata-mata bertumpu pada keberadaan regulasi, kelengkapan dokumen, fasilitas layanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga pada sejauh mana seluruh upaya tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi.

Prinsip tersebut menjadi salah satu landasan dalam proses pengujian oleh panelis yang berasal dari unsur komisioner KI Pusat, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi. Melalui pandangan serta pendalaman yang dilakukan, panelis mencermati berbagai aspek, mulai dari relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, pelibatan publik, pengelolaan informasi, hingga kemudahan dan aksesibilitas layanan informasi.

Dengan demikian, badan publik tidak hanya dituntut menjelaskan kebijakan dan fasilitas yang telah dibangun, tetapi juga menunjukkan hasil dan manfaatnya. Keterbukaan informasi diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi, mendukung partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Melalui akses informasi yang terbuka, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan, memahami kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Dalam proses penilaian yang tengah berlangsung, KI Pusat menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam memastikan keterbukaan informasi terintegrasi dalam kebijakan dan pelaksanaan tugas badan publik. Setiap upaya yang dipaparkan diharapkan tidak hanya menunjukkan pemenuhan standar layanan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat atas informasi. Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat menjadi instrumen yang memperkuat hak masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.