Syafruddin Desak Kepmen Wilayah Tambang Banten Dicabut, Habitat Badak Jawa Jadi Sorotan
DNID.co.id, Jakarta – Perlindungan satwa langka kembali menjadi perhatian dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Desakan tersebut muncul menyusul sorotan terhadap penetapan wilayah pertambangan yang disebut mencakup kawasan konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
Menurut Syafruddin, keputusan tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak justru menimbulkan ancaman terhadap ekosistem dan keberlangsungan hidup satwa yang populasinya sangat terbatas.
“Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam,” tegas Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, Badak Jawa merupakan satwa dengan tingkat kelangkaan sangat tinggi dan masuk kategori kritis terancam punah. Taman Nasional Ujung Kulon bahkan menjadi habitat alami terakhir bagi spesies tersebut di dunia. Oleh sebab itu, segala aktivitas yang berpotensi mengganggu kawasan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat,” ujarnya.
Syafruddin juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak seharusnya berjalan dengan mengorbankan kelestarian alam. Menurutnya, pemerintah perlu mengembangkan alternatif investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek besar adalah pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kawasan dengan luas mencapai 1.500 hektare yang mulai beroperasi sejak 2015 itu dinilai berpeluang menjadi penggerak ekonomi baru melalui pengembangan industri pariwisata.
“Tanjung Lesung ini potensinya luar biasa. Ada kawasan pantai, peluang investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Mengapa ini tidak dimaksimalkan? Kok malah mau merusak habitat Badak Jawa. Menteri ESDM harus berani mengarahkan investasi ke sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan,” katanya.
Untuk itu, Syafruddin meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan KEK Tanjung Lesung. Dukungan tersebut diperlukan, mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudahan proses investasi, hingga peningkatan peran masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan ekonomi.
Ia berharap optimalisasi kawasan pariwisata tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga Banten.
“Intinya sederhana, kita ingin ekonomi Banten maju, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat semakin sejahtera. Tetapi jangan sampai semua itu dibayar dengan hilangnya habitat Badak Jawa. Pembangunan harus punya batas, dan batas itu adalah keselamatan lingkungan serta kehidupan generasi mendatang,” Ujarnya.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Syafruddin Desak Kepmen Wilayah Tambang Banten Dicabut, Habitat Badak Jawa Jadi Sorotan
SELASA, 17 NOVEMBER 2026
DNID.co.id, Jakarta – Perlindungan satwa langka kembali menjadi perhatian dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Desakan tersebut muncul menyusul sorotan terhadap penetapan wilayah pertambangan yang disebut mencakup kawasan konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.
Menurut Syafruddin, keputusan tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tidak justru menimbulkan ancaman terhadap ekosistem dan keberlangsungan hidup satwa yang populasinya sangat terbatas.
"Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam," tegas Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, Badak Jawa merupakan satwa dengan tingkat kelangkaan sangat tinggi dan masuk kategori kritis terancam punah. Taman Nasional Ujung Kulon bahkan menjadi habitat alami terakhir bagi spesies tersebut di dunia. Oleh sebab itu, segala aktivitas yang berpotensi mengganggu kawasan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
"Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat," ujarnya.
Syafruddin juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak seharusnya berjalan dengan mengorbankan kelestarian alam. Menurutnya, pemerintah perlu mengembangkan alternatif investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek besar adalah pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kawasan dengan luas mencapai 1.500 hektare yang mulai beroperasi sejak 2015 itu dinilai berpeluang menjadi penggerak ekonomi baru melalui pengembangan industri pariwisata.
"Tanjung Lesung ini potensinya luar biasa. Ada kawasan pantai, peluang investasi pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Mengapa ini tidak dimaksimalkan? Kok malah mau merusak habitat Badak Jawa. Menteri ESDM harus berani mengarahkan investasi ke sektor yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan," katanya.
Untuk itu, Syafruddin meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan KEK Tanjung Lesung. Dukungan tersebut diperlukan, mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudahan proses investasi, hingga peningkatan peran masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan ekonomi.
Ia berharap optimalisasi kawasan pariwisata tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga Banten.
"Intinya sederhana, kita ingin ekonomi Banten maju, lapangan kerja terbuka, dan masyarakat semakin sejahtera. Tetapi jangan sampai semua itu dibayar dengan hilangnya habitat Badak Jawa. Pembangunan harus punya batas, dan batas itu adalah keselamatan lingkungan serta kehidupan generasi mendatang," Ujarnya.