Pemda Bone Galak Ingatkan Warga Bayar Pajak, Mobil PDAM Mati Pajak 8 Tahun Bebas Melintas, Penindakan Satlantas Dipertanyakan
Di tengah Operasi Zebra Pallawa 2026 yang menyasar kendaraan bermasalah administrasi, mobil tangki PDAM Bone bernopol DW 8563 A justru menjadi sorotan. Data aplikasi menunjukkan pajak belum lunas dengan jatuh tempo sejak 25 Agustus 2018 dan masa berlaku plat berakhir Agustus 2022. Warga mempertanyakan ketegasan penindakan Satlantas serta keteladanan Pemda setelah Bupati Bone menginstruksikan masyarakat taat membayar pajak.
Bone, DNID.co.id – Selasa, (17/11/2026). Di saat Operasi Zebra Pallawa 2026 sedang gencar-gencarnya menindak pengendara yang tidak taat aturan, sebuah kendaraan milik instansi justru menjadi sorotan warga di jalan perkotaan Kabupaten Bone.
Padahal, dalam Operasi Zebra Pallawa 2026 yang berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026, salah satu sasaran prioritas penindakan adalah kendaraan yang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)-nya tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek), termasuk kendaraan yang masa berlaku STNK-nya telah habis serta kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan.
Di tengah penegakan aturan tersebut, sebuah mobil tangki milik perusahaan daerah di Kabupaten Bone justru memunculkan tanda tanya. Kendaraan itu diduga menunggak pajak selama lebih dari delapan tahun, sementara berdasarkan rekaman kamera warga, mobil tersebut masih terlihat beroperasi di jalan perkotaan.
Sorotan ini menjadi semakin menarik lantaran Pemerintah Kabupaten Bone selama ini terus mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan. Bahkan, imbauan tersebut diteruskan hingga ke tingkat RT/RW.
Namun, imbauan kepatuhan pajak itu kini justru menjadi sorotan tajam setelah muncul temuan kendaraan milik perusahaan daerah yang berdasarkan data aplikasi belum melunasi kewajiban pajaknya.
Kendaraan yang dimaksud adalah mobil tangki berwarna biru bertuliskan PDAM BONE dengan nomor polisi DW 8563 A. Mobil tersebut terekam kamera warga saat melintas di jalan perkotaan Kabupaten Bone.
Berdasarkan hasil penelusuran melalui aplikasi Informasi Pajak Kendaraan, data kendaraan tersebut menunjukkan sejumlah informasi terkait status pajak dan administrasinya.
Berikut data yang ditampilkan dalam aplikasi:
Data dari apliksi cek pajak kendaraan bermotor
Data tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan itu telah jatuh tempo sejak 25 Agustus 2018, atau berdasarkan perhitungan waktu sekitar delapan tahun lalu. Sementara itu, masa berlaku STNK dan plat nomornya tercatat telah berakhir sejak Agustus 2022, atau sekitar empat tahun lalu.
Meski telah mendapatkan pembebasan sebesar Rp 3.429.917 melalui program insentif pajak, status kendaraan tersebut dalam aplikasi masih tercatat BELUM LUNAS.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, terutama terkait kepatuhan administrasi kendaraan milik perusahaan daerah yang diduga masih digunakan untuk beroperasi di jalan umum.
Ironisnya, pada waktu yang hampir bersamaan, Pemerintah Kabupaten Bone justru menerbitkan imbauan resmi melalui Surat Edaran Bupati Bone Nomor 100.34/20252/BAPENDA.
Surat edaran tersebut ditujukan untuk mengajak seluruh masyarakat dan aparatur daerah agar patuh membayar pajak kendaraan.
Imbauan itu merupakan tindak lanjut dari program insentif pajak yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1635/XI/Tahun 2026.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menginstruksikan jajaran perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa untuk mengambil sejumlah langkah berikut:
1. Sosialisasi kepada Masyarakat
Perangkat wilayah hingga tingkat RT/RW diminta aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan demi mendukung pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan Program Insentif
Masyarakat diimbau untuk aktif mengecek status pajak kendaraannya agar tidak melewatkan program keringanan berkala yang diberikan pemerintah provinsi.
Program bebas denda dan diskon pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen terbaru masih berlangsung selama November 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai konsistensi penerapan aturan dan keteladanan dalam membayar pajak kendaraan.
Di satu sisi, masyarakat hingga tingkat RT/RW diminta untuk terus diedukasi agar taat membayar pajak demi mendukung pembangunan daerah. Namun, di sisi lain, kendaraan milik perusahaan daerah justru menjadi sorotan karena berdasarkan data aplikasi masih tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya.
Sorotan tersebut semakin menguat karena saat ini Operasi Zebra Pallawa 2026 tengah berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026.
Dalam operasi tersebut, salah satu sasaran prioritas penindakan adalah kendaraan yang TNKB-nya tidak sesuai spesifikasi teknis, termasuk kendaraan yang masa berlaku STNK-nya telah habis serta kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan.
Masyarakat pun berharap penegakan aturan tidak hanya menyasar pengendara dari kalangan warga biasa. Kendaraan dinas maupun kendaraan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan menjadi contoh pertama dalam hal kepatuhan membayar pajak dan kelengkapan administrasi kendaraan.
Bagi masyarakat, keteladanan dari pemerintah dan perusahaan daerah dinilai penting agar imbauan kepatuhan pajak tidak sekadar menjadi seruan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata.
Arman sebagai warga Bone, mempertanyakan ketidakadilan dalam penerapan aturan pajak kendaraan.
“Kami ini baru telat satu bulan bayar pajak tahunan saja langsung diarahkan ke Samsat, disuruh cepat lunasi. Lah ini mobil PDAM, pajaknya mati 8 tahun kok bisa jalan terus? Di mana letak keadilannya?” ujarnya.
Sementara itu, seorang sopir travel lintas kabupaten, Syafar , mempertanyakan mengapa kendaraan tersebut belum mendapat penindakan dari pihak Satlantas.
“Tidak mungkin anggota Satlantas tidak pernah lihat mobil ini. Setiap hari bawa air keliling dalam kota, lewat depan pos, lewat jalan utama. Masa iya tidak pernah terlihat? Kalau mobil kami yang platnya mati sehari saja, langsung diberhentikan,” katanya.
Kritik juga datang dari seorang ibu rumah tangga, Nurul. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Bone seharusnya memberikan contoh terlebih dahulu sebelum meminta masyarakat untuk patuh terhadap aturan pajak.
“Pemda suruh kami taat pajak sampai ke RT/RW, tapi perusahaan daerahnya sendiri tidak taat. Bagaimana mau didengar himbauannya kalau yang memberi contoh saja tidak patuh? Kami ini mau bayar pajak, tapi rasanya seperti dibohongi,” tuturnya.
Sementara Hade seorang Pedagang di pasar, turut menyoroti pelaksanaan Operasi Zebra Pallawa 2026 yang saat ini sedang berlangsung.
“Sekarang kan lagi Operasi Zebra, katanya semua ditertibkan. Tapi kenapa mobil tangki ini masih bebas beroperasi? Jangan sampai operasi itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami masyarakat kecil yang selalu jadi sasaran,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan seorang pemuda Bone, Fikri, yang menilai persoalan ini bukan sekadar soal tunggakan pajak, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Bukan soal iri, tapi soal kepercayaan. Kalau Pemda mau warga percaya soal pajak untuk pembangunan, tunjukkan dulu kalau kendaraan Pemda dan BUMD-nya sudah lunas semua. Jangan himbauan jalan terus, tunggakannya juga jalan terus,” ujarnya.
Sementara itu, warga lain, Amin (41), mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi kendaraan, terlebih mobil tangki tersebut digunakan untuk mengangkut air bagi masyarakat.
“Mobil ini kan bawa air untuk masyarakat, kami paham. Tapi justru karena untuk masyarakat, harusnya surat-suratnya paling lengkap. Jangan sampai nanti ada apa-apa di jalan, yang repot juga masyarakat. Masa STNK mati 4 tahun masih dipakai angkut air setiap hari?” katanya.
Jurnalis DNID.co.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Direktur PDAM Wae Manurung, Muh Bactiar Sairing, terkait sorotan terhadap kendaraan tangki bernomor polisi DW 8563 A yang berdasarkan data aplikasi tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun penjelasan atas upaya konfirmasi yang telah disampaikan.
Jurnalis juga masih berupaya memperoleh keterangan dari pihak Bapenda Bone guna mendapatkan penjelasan resmi terkait status pajak dan administrasi kendaraan tersebut.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Pemda Bone Galak Ingatkan Warga Bayar Pajak, Mobil PDAM Mati Pajak 8 Tahun Bebas Melintas, Penindakan Satlantas Dipertanyakan
SELASA, 17 NOVEMBER 2026
Di tengah Operasi Zebra Pallawa 2026 yang menyasar kendaraan bermasalah administrasi, mobil tangki PDAM Bone bernopol DW 8563 A justru menjadi sorotan. Data aplikasi menunjukkan pajak belum lunas dengan jatuh tempo sejak 25 Agustus 2018 dan masa berlaku plat berakhir Agustus 2022. Warga mempertanyakan ketegasan penindakan Satlantas serta keteladanan Pemda setelah Bupati Bone menginstruksikan masyarakat taat membayar pajak.
Bone, DNID.co.id – Selasa, (17/11/2026). Di saat Operasi Zebra Pallawa 2026 sedang gencar-gencarnya menindak pengendara yang tidak taat aturan, sebuah kendaraan milik instansi justru menjadi sorotan warga di jalan perkotaan Kabupaten Bone.
Padahal, dalam Operasi Zebra Pallawa 2026 yang berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026, salah satu sasaran prioritas penindakan adalah kendaraan yang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)-nya tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek), termasuk kendaraan yang masa berlaku STNK-nya telah habis serta kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan.
Di tengah penegakan aturan tersebut, sebuah mobil tangki milik perusahaan daerah di Kabupaten Bone justru memunculkan tanda tanya. Kendaraan itu diduga menunggak pajak selama lebih dari delapan tahun, sementara berdasarkan rekaman kamera warga, mobil tersebut masih terlihat beroperasi di jalan perkotaan.
Sorotan ini menjadi semakin menarik lantaran Pemerintah Kabupaten Bone selama ini terus mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan. Bahkan, imbauan tersebut diteruskan hingga ke tingkat RT/RW.
Namun, imbauan kepatuhan pajak itu kini justru menjadi sorotan tajam setelah muncul temuan kendaraan milik perusahaan daerah yang berdasarkan data aplikasi belum melunasi kewajiban pajaknya.
Kendaraan yang dimaksud adalah mobil tangki berwarna biru bertuliskan PDAM BONE dengan nomor polisi DW 8563 A. Mobil tersebut terekam kamera warga saat melintas di jalan perkotaan Kabupaten Bone.
Berdasarkan hasil penelusuran melalui aplikasi Informasi Pajak Kendaraan, data kendaraan tersebut menunjukkan sejumlah informasi terkait status pajak dan administrasinya.
Berikut data yang ditampilkan dalam aplikasi:
Data tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan itu telah jatuh tempo sejak 25 Agustus 2018, atau berdasarkan perhitungan waktu sekitar delapan tahun lalu. Sementara itu, masa berlaku STNK dan plat nomornya tercatat telah berakhir sejak Agustus 2022, atau sekitar empat tahun lalu.
Meski telah mendapatkan pembebasan sebesar Rp 3.429.917 melalui program insentif pajak, status kendaraan tersebut dalam aplikasi masih tercatat BELUM LUNAS.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, terutama terkait kepatuhan administrasi kendaraan milik perusahaan daerah yang diduga masih digunakan untuk beroperasi di jalan umum.
Ironisnya, pada waktu yang hampir bersamaan, Pemerintah Kabupaten Bone justru menerbitkan imbauan resmi melalui Surat Edaran Bupati Bone Nomor 100.34/20252/BAPENDA.
Surat edaran tersebut ditujukan untuk mengajak seluruh masyarakat dan aparatur daerah agar patuh membayar pajak kendaraan.
Imbauan itu merupakan tindak lanjut dari program insentif pajak yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1635/XI/Tahun 2026.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menginstruksikan jajaran perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa untuk mengambil sejumlah langkah berikut:
1. Sosialisasi kepada Masyarakat
Perangkat wilayah hingga tingkat RT/RW diminta aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak kendaraan demi mendukung pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan Program Insentif
Masyarakat diimbau untuk aktif mengecek status pajak kendaraannya agar tidak melewatkan program keringanan berkala yang diberikan pemerintah provinsi.
Program bebas denda dan diskon pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen terbaru masih berlangsung selama November 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai konsistensi penerapan aturan dan keteladanan dalam membayar pajak kendaraan.
Di satu sisi, masyarakat hingga tingkat RT/RW diminta untuk terus diedukasi agar taat membayar pajak demi mendukung pembangunan daerah. Namun, di sisi lain, kendaraan milik perusahaan daerah justru menjadi sorotan karena berdasarkan data aplikasi masih tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya.
Sorotan tersebut semakin menguat karena saat ini Operasi Zebra Pallawa 2026 tengah berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026.
Dalam operasi tersebut, salah satu sasaran prioritas penindakan adalah kendaraan yang TNKB-nya tidak sesuai spesifikasi teknis, termasuk kendaraan yang masa berlaku STNK-nya telah habis serta kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan.
Masyarakat pun berharap penegakan aturan tidak hanya menyasar pengendara dari kalangan warga biasa. Kendaraan dinas maupun kendaraan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan menjadi contoh pertama dalam hal kepatuhan membayar pajak dan kelengkapan administrasi kendaraan.
Bagi masyarakat, keteladanan dari pemerintah dan perusahaan daerah dinilai penting agar imbauan kepatuhan pajak tidak sekadar menjadi seruan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata.
Arman sebagai warga Bone, mempertanyakan ketidakadilan dalam penerapan aturan pajak kendaraan.
"Kami ini baru telat satu bulan bayar pajak tahunan saja langsung diarahkan ke Samsat, disuruh cepat lunasi. Lah ini mobil PDAM, pajaknya mati 8 tahun kok bisa jalan terus? Di mana letak keadilannya?" ujarnya.
Sementara itu, seorang sopir travel lintas kabupaten, Syafar , mempertanyakan mengapa kendaraan tersebut belum mendapat penindakan dari pihak Satlantas.
"Tidak mungkin anggota Satlantas tidak pernah lihat mobil ini. Setiap hari bawa air keliling dalam kota, lewat depan pos, lewat jalan utama. Masa iya tidak pernah terlihat? Kalau mobil kami yang platnya mati sehari saja, langsung diberhentikan," katanya.
Kritik juga datang dari seorang ibu rumah tangga, Nurul. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Bone seharusnya memberikan contoh terlebih dahulu sebelum meminta masyarakat untuk patuh terhadap aturan pajak.
"Pemda suruh kami taat pajak sampai ke RT/RW, tapi perusahaan daerahnya sendiri tidak taat. Bagaimana mau didengar himbauannya kalau yang memberi contoh saja tidak patuh? Kami ini mau bayar pajak, tapi rasanya seperti dibohongi," tuturnya.
Sementara Hade seorang Pedagang di pasar, turut menyoroti pelaksanaan Operasi Zebra Pallawa 2026 yang saat ini sedang berlangsung.
"Sekarang kan lagi Operasi Zebra, katanya semua ditertibkan. Tapi kenapa mobil tangki ini masih bebas beroperasi? Jangan sampai operasi itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami masyarakat kecil yang selalu jadi sasaran," tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan seorang pemuda Bone, Fikri, yang menilai persoalan ini bukan sekadar soal tunggakan pajak, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Bukan soal iri, tapi soal kepercayaan. Kalau Pemda mau warga percaya soal pajak untuk pembangunan, tunjukkan dulu kalau kendaraan Pemda dan BUMD-nya sudah lunas semua. Jangan himbauan jalan terus, tunggakannya juga jalan terus," ujarnya.
Sementara itu, warga lain, Amin (41), mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi kendaraan, terlebih mobil tangki tersebut digunakan untuk mengangkut air bagi masyarakat.
"Mobil ini kan bawa air untuk masyarakat, kami paham. Tapi justru karena untuk masyarakat, harusnya surat-suratnya paling lengkap. Jangan sampai nanti ada apa-apa di jalan, yang repot juga masyarakat. Masa STNK mati 4 tahun masih dipakai angkut air setiap hari?" katanya.
Jurnalis DNID.co.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Direktur PDAM Wae Manurung, Muh Bactiar Sairing, terkait sorotan terhadap kendaraan tangki bernomor polisi DW 8563 A yang berdasarkan data aplikasi tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun penjelasan atas upaya konfirmasi yang telah disampaikan.
Jurnalis juga masih berupaya memperoleh keterangan dari pihak Bapenda Bone guna mendapatkan penjelasan resmi terkait status pajak dan administrasi kendaraan tersebut.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.