Tanggamus DNID MEDIALAMPUNG– Aroma dugaan penyimpangan dana desa kembali tercium dari Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Setelah sebelumnya ramai soal polemik gaji mantan bendahara yang belum dibayarkan, kini mencuat indikasi mark-up dan korupsi pada sejumlah kegiatan desa dari tahun 2023 hingga 2024. Rabu (12 November 2025).
Dari hasil penelusuran dan keterangan sumber di lapangan, ditemukan dugaan kuat adanya penyimpangan pada berbagai pos anggaran, meliputi anggaran fisik, anggaran Bumdes, anggaran PKK, anggaran ketahanan pangan, hingga dana operasional 3%, yang jika ditotal nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak kegiatan yang dilaporkan selesai, padahal di lapangan tidak sesuai. Selisih anggarannya sangat mencolok, bisa sampai ratusan juta rupiah,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sementara itu, mantan bendahara Pekon Sampang Turus yang sempat bertugas hingga Agustus 2025 juga angkat bicara. Ia mengaku selama bekerja, banyak hal yang tidak transparan, termasuk pengelolaan dana dan keputusan yang diambil tanpa koordinasi.
“Saya ini bendahara, tapi sejak awal 2024 saya tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Banyak keputusan yang diambil sepihak tanpa sepengetahuan saya. Saya merasa ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Lebih lanjut ia menyebut, persoalan dugaan ketidaktransparanan bukan hanya terjadi tahun ini, melainkan sudah berlangsung sejak 2021 hingga 2022, ketika sejumlah kegiatan juga tidak memiliki laporan pertanggungjawaban yang jelas.
Di tengah gencarnya pemberitaan dan sorotan publik, Kakon Sampang Turus justru diduga berupaya menjebak pihak media dengan cara mengajak pertemuan di warung makan atau kolam renang melalui perantara sesama kepala pekon. Langkah itu diduga sebagai strategi untuk mengalihkan isu agar pemberitaan tidak kembali mencuat ke publik.
“Hati-hati bang, dia mau jebak. Katanya mau klarifikasi, tapi ujung-ujungnya supaya berita jangan naik lagi,” ungkap sumber terpercaya kepada tim media.
Tindakan ini menimbulkan dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk membungkam media dan menghalangi kontrol publik terhadap penggunaan dana desa. Namun, tim investigasi menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan atau bujukan apa pun.
Sejumlah warga Pekon Sampang Turus menyatakan kecewa dan geram dengan kondisi ini. Mereka mendesak Inspektorat Kabupaten Tanggamus segera turun melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Kami hanya ingin kejelasan. Jangan sampai dana desa yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan warga malah dikorupsi,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.
Sebelum berita ini resmi diterbitkan, pihak Kepala Pekon Sampang Turus telah diberikan kesempatan untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi tertulis terkait dugaan mark-up dan korupsi yang disampaikan masyarakat dan mantan bendahara. Namun hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak kepala pekon.
Dalam waktu dekat, media ini akan melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) guna memperkuat laporan masyarakat serta mendampingi warga Pekon Sampang Turus dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan dana desa tersebut.
Tim investigasi menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga hasil pemeriksaan resmi dari Inspektorat Kabupaten Tanggamus diumumkan. Publik berharap aparat penegak hukum juga segera bertindak agar pengelolaan dana desa di Pekon Sampang Turus benar-benar bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami tidak akan gentar dalam menjalankan tugas jurnalistik. Media hadir untuk membela kepentingan publik dan memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sebagaimana mestinya,” tegas tim investigasi media ini dalam pernyataan resminya. (Tim)
Penulis : Tim
Editor : RA
