Siantar, BeritaQ.com
Menteri Sosial Juliari P Batubara mewacanakan peningkatan target graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari 10 persen di tahun 2020 menjadi 30 persen dari 10 juta KPM pada tahun 2021. Peningkatan jumlah graduasi ini untuk memberikan kesempatan warga miskin yang belum pernah mendapatkan PKH bisa menggantikan mereka yang tergraduasi.
“Kalau pak Dirjen bilang target graduasi 10% maka saya bilang jika perlu 30 % pada tahun depan,” jelas Juliari saat memberikan arahan pada rakor teknis SDM PKH kabupaten Simalungun, hari ini (12/11).
Untuk dapat mencapai target tersebut, dikatakan Juliari perlu kerja keras pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, pendamping PKH harus menghilangkan rasa tidak enak hati kepada KPM PKH yang sudah layak digraduasi tetapi enggan melakukannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mendampingi tetapi juga menilai apakah KPM tersebut masih layak atau tidak menerima PKH,” tambah mantan ketua Imi dua periode tersebut.
Proses graduasi KPM PKH ada beberapa macam antara lain graduasi secara alami dan graduasi sejahtera mandiri. Juliari menjelaskan pendamping PKH harus memahami proses tersebut.
“Jangan sampai ada KPM yang sudah 10 tahun masih aja dapat bantuan. Ini sudah pasif income. Ini melanggar prinsip kemanusiaan. Ada lagi yang ramai di medsos seperti mereka sudah punya rumah bagus dan bisa mencicil kendaraan masih aja dapat PKH. Jangan sampai itu terjadi lagi,” jelas Ari panggilan akrab Mensos.
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah menetapkan target tingkat kemiskinan akan menjadi 7% hingga 6,5% pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu, PKH sebagai program nasional penurunan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan Presiden.
“Kuota PKH 10 juta KPM itu sangat besar dan sangat signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Tapi masalahnya 95 % penerimanya itu-itu saja. Ini tidak bisa menurunkan kemiskinan jika masih terus berlanjut,” imbuhnya.
“Anggaran PKH ini kan cukup besar mencapai hampir 40 triliun rupiah. Ini harus dipertanggungjawabkan dan harus bisa menurunkan angka kemiskinan,” imbuhnya.
Selain meningkatkan graduasi, Ari juga meminta pendamping untuk menekan angka stunting dan TBC karena berdasarkan data badan kesehatan dunia Indonesia menempati urutan ke 3 jumlah penderita kedua penyakit tersebut.
“Kita berada diurutan ke 3 stunting dan TBC. Ini harus ditekan. Tugas kita bersama termasuk pendamping PKH,” jelasnya.
Komitmen pemerintah dalam mengatasi TBC diwujudkan dengan memasukkan penyakit ini dalam kategori penerima PKH. Mereka akan mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah per jiwa. Sedangkan untuk mengatasi gizi buruk pendamping PKH bertugas memastikan 1000 hari pertama balita mendapatkan asupan gizi yang cukup karena dalam PKH ada kategor ibu hamil dan anak balita masing masing sebesar 3 juta rupiah.
“Selain bantuan, materi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) juga harus berisi materi pencegahan stunting dan bahaya TBC,” jelasnya.
Sementara itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan penyaluran bantuan sosial PKH di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara hingga bulan Oktober berjumlah Rp. 2 trilliun bagi 439.383 KPM PKH.
Sedangkan untuk tingkat nasional, penyaluran bantuan tahap akhir hingga tanggal 24 Oktober telah dicairkan secara serentak diseluruh Indonesia sebesar 36,8 triliun rupiah untuk 10 juta KPM termasuk untuk Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.
Pepen juga menjelaskan dari target satu juta graduasi PKH telah tercapai sebanyak 860.657 KPM pada bulan November ini.
“Untuk provinsi Sumatera Utara tercatat telah menggraduasi sebanyak 27.810 KPM atau 6,1 % dari total KPM. Kabupaten Simalungun tercatat menggraduasi sebanyak 1.066 KPM atau 4.16 % dari total KPM,” imbuh Pepen.
Rakor dan bimtek peningkatan kualitas SDM PKH diikuti sebanyak 122 orang terdiri dari Dinas Sosial Provinsi, Dinsos Kabupaten Simalungun, SDM PKH Kabupaten Simalungun, Koordinator Wilayah dan Koordinator Regional Sumatera.
Andy.S/Hms Ditjen PJS Kemensos
