Melawi, BeritaQ. com
Warga di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, kini mengeluhkan kesulitan mendapatkan bahan baku kayu untuk membangun rumah dan sejenisnya.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah pihak rekanan yang mengerjakan proyek Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Hal ini secara langsung berimbas pada terhambatnya bahkan terkendala pembangunan.
Menurut Norpansyah, salah seorang warga Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, menyampaikan, permasalahan kebutuhan kayu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sehingga pembangunan di daerah ini semakin nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Norpansyah, jika permasalahan kebutuhan kayu lokal ini sulit didapatkan dan dibiarkan, maka akan menghambat pembangunan rakyat hingga pembangunan pemerintah yang menggunakan bahan kayu lokal.
Dia menyebut, selain pembangunan rumah kini terhambat lantaran sulit mendapatkan bahan baku, juga salah satu pembangunan proyek Pemerintah Daerah setempat saat ini mengalami kendala yang kesulitan pasokan kayu adalah proyek pembangunan pasar kuliner di Nanga Pinoh.
Terhambatnya peredaran bahan baku kayu ini secara ilegal di Melawi, lanjutnya, lantaran warga ketakutan untuk menebang kayu, hingga warga yang membawa atau membutuhkan kayu untuk kebutuhan lokal saja harus berurusan dengan penegak hukum.
“Tak hanya itu, pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum dan instansi terkait Dinas Kehutanan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat, membuat bahan kayu lokal sulit didapatkan, hanya untuk kebutuhan pembangunan rumah,” kata Norpansyah, Selasa (9/8).
“Pembangunan di Kabupaten Melawi ini masih mengandalkan kayu sebagai bahan bangunan utama. Baik rumah, ruko sampai pembangunan rumah ibadah dan jembatan,” sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk mensukseskan pembangunan di daerah ini, Dia pun mendorong dan memohon kepada Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa, agar bersedia membantu atau mengambil solusi untuk membicarakan kelangkaan kayu olahan tersebut ditingkat Forkopimda serta instansi terkait.
“Perlu ada solusi bersama untuk menjembatani persoalan ini. Karena ditengah kebutuhan kayu lokal yang masih tinggi, perlu ada kebijakan untuk memberikan ruang agar kayu lokal bisa terpenuhi bagi masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, saat ini masyarakat Melawi yang ingin membangun rumah kesulitan mendapatkan kayu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan yang bekerja di sektor perkayuan juga tak bisa bergerak. Mesti ada solusi untuk persoalan ini.
Sebelumnya, kata Dia, beberapa tahun lalu, pernah ada kesepakatan bersama yang dibangun antara pemerintah dengan Forkopimda, termasuk di dalamnya para penegak hukum. Intinya ada toleransi setidaknya bagi peredaran kayu khusus untuk kebutuhan lokal dipermudah.
“Diharapkan ada saling pengertian dan saling memahami dalam pelarangan peredaran kayu lokal di Melawi. Karena bila ini dilarang sepenuhnya, juga akan berdampak pada pembangunan Melawi juga. Setidaknya kita berharap kebutuhan untuk daerah ini bisa terpenuhi. Ada kebijakan khusus agar masyarakat juga bisa tetap bekerja di sektor perkayuan,” harapnya.
Dia menambahkan, soal peredaran kayu lokal ilegal ini mesti ada solusi. Sebab tidak mungkin terus dalam kepura-puraan tidak boleh menebang kayu, tapi pembangunan butuh bahan baku kayu.
