“Mengacu pada Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan amanah dalam UU No 14 Tahun 2018, kami atas nama DPC PWRI Kabupaten Bogor pada tanggal 26 Januari 2022 lalu secara resmi mengajukan konfirmasi kepada DLH Kab Bogor,” jelasnya.
“Namun, hingga hari ini belum mendapat respon dari surat tersebut,” ujar Rohmat dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPC PWRI Bogor Raya di Jl Mayor Oking, Kota Bogor, tambahnya Selasa (01/2/23) .
Disampaikan oleh Rohmat, passive nya respon DLH Kab Bogor terhadap surat yang dikirimkan merupakan preseden negatif dalam proses pelaksanaan tatanan keterbukaan dan transparansi informasi yang jelas telah di lindungi ketentuannya pada UU No 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Ketika KIP dan Transparansi tidak dilaksanakan, bukankah hal tersebut menjadi pemicu beredarnya opini liar? dan pastinya menimbulkan perspektif kurang baik. Sudah kami telusuri pemberitaan atas adanya pernyataan telah dikembalikan kurangnya retribusi ke kasda (Kas Daerah). Isi surat kami pun hanya ingin mendapat tambahan informasi atas berbagai kabar tersebut, dengan pastinya dapat memperlihatkan salinan pembayaran, walaupun bersifat foto dan copy saja sudahlah cukup,” tegasnya.
“Hingga saat ini kami DPC PWRI Bogor Raya masih mengharapkan etika baik dari DLH Kab Bogor untuk memberikan tanggapannya atas surat kami. Tim DPC PWRI Bogor Raya mengkonfirmasi atas dasar observasi data, dan memang belum mendapat bukti adanya bukti pengembalian pembayaran,” ucapnya
“Kami DPC PWRI Bogor Raya merupakan wadah organisasi profesi dari para insan jurnalis yang pada pedomannya menjalankan kegiatan jurnalistik melalui kaidah dan kode etik. Surat konfirmasi merupakan wujud kebutuhan informasi yang dimaksudkan guna penyajian keberimbangan pemberitaan, yang juga mengandalkan kecepatan update informasi dalam penayangan. Semoga DLH melalui Kepala Dinas Ade Yana dapat segera merespon surat konfirmasi kami, sebagai bentuk keterbukaan terhadap publik,” tutup Rohmat.
Halaman Berita ini : 1 2 3 Baca Halaman Selanjutnya