Pontianak DNID Kalbar-Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki lahan gambut yang sangat luas, sehingga potensi kebakaran lahan secara alami saja sudah cukup tinggi. Potensi kebakaran semakin meningkat dengan adanya unsur kesengajaan manusia, terutama untuk kepentingan land clearing. Untuk itu, diperlukan kerja keras dalam menangani kasus Karhutla di Kalbar.
Demikian disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. saat memipin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalbar Tahun 2023 bersama Gubernur H. Sutarmadji, S.H., M.Hum., bertempat di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (23/8/2023).
Rakor tersebut dihadiri oleh para Pejabat Utama Mabes TNI, Deputi III BNPB, Pangdam XII Tanjungpura, Kapolda, Ketua DPRD, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Danlantamal XII Pontianak, Danlanud Supadio, serta para pejabat di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh Panglima TNI menjelaskan bahwa kasus Karhutla mengharuskan segenap elemen bangsa untuk selalu bergotong royong, berkoordinasi, dan berkolaborasi. Upaya-upaya yang dilaksanakan harus terarah dan terpadu guna meraih tujuan yang sama.
Panglima TNI mengajak dan menghimbau agar semua komponen bangsa, khususnya di Kalimantan Barat untuk saling bahu membahu dalam penanggulangan Karhutla di Kalimantan Barat itu.
“Setiap instansi memiliki kelebihan dan keterbatasan, mari kita saling berbagi kelebihan kita dan mari kita saling menutupi kekurangan kita. Tidak ada satu pihak pun yang tidak berperan penting dalam penanggulangan Karhutla, semua memiliki peran yang krusial dan beragam,” ajak Panglima TNI.
Halaman Berita ini : 1 2 3 Baca Halaman Selanjutnya
