Kami duga kasus pembiaran PT. WIN ini banyak melibatkan Instansi baik, Pemda, Penegak Hukum hingga Oknum Dari Kementerian di Pusat, sehingga ada potensi Gratifikasi, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme “KKN”
PT. WIN diduga melanggar beberapa UU dan Turunannya diantaranya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah “PP” Nomor 96 Tahun 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Oleh karena itu, DPP KNPI tidak hanya melaporkan PT. WIN di Kementerian terkait, tetapi juga di Lembaga Penegak Hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Halaman Berita ini : 1 2
