“Beberapa tahun belakangan ada stigma yang dialamatkan kepada Pesantren tertentu dengan tuduhan radikal. Namun setelah ditelisik, ternyata masih ada Pesantren di Sulsel yang tidak memiliki ijin opersional. Nanti kita samakan persepsi bahwa memang penting melakukan pembinaan,” ujarnya.
Diakhir sambutannya, Tonang berharap PKS ini benar-benar dapat diimplentasikan di Ponpes, dan Kemenag Sulsel siap membentuk tim untuk melakukan pendampingan bersama Polri.
Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi mengutarakan sebagai lembaga pendidikan yang yang bergerak pada bidang agama dan bersentuhan langsung di masyarakat, pondok pesantren juga diharapkan mampu menjadi pencerdas masyarakat terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya itu, pendidikan ekonomi kerakyatan alangkah lebih baiknya juga mengalir pada proses pembentukan karakter pada santri, sebab salah satu pemicu terjadinya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi atau kemiskinan ekstrim. Hal itu tentu harus menjadi perhatian semua masyarakat.
“Meskipun saya dan pak Kakanwil teriak-teriak, jangan radikal, jangan intoleran kalau masih ekonomi lemah itu masih sangat berpotensi untuk terkontaminasi dengan orang mempengaruhi untuk berlaku radikal,” kata Kapolda yang juga meruoakan alumni Pesantren IMMIM ini.
“Selaku pimpinan polda Sulsel saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan toleransi dan keberagaman sebagai modal utama untuk membangun bangsa ini,” ucap Kapolda mengakhiri sambutannya.
Halaman Berita ini : 1 2 3 Baca Halaman Selanjutnya
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan
Sumber Berita : Humas Polda Sulsel
