Makassar,DNID.co.id – Kader koalisi perjuangan pemuda mahasiswa (KPPM) geruduk Kejaksaan tinggi (Kejati) sulawesi selatan terkait adanya dugaan korupsi pada proyek pembuatan kapal phinisi Dinas Pariwisata Makassar yang ada di anjungan pantai losari makassar.
Kamis (03/10/2024).
Diketahui proyek pembuatan kapal senilai Rp 7.990.723,500 diduga kerja asal-asalan yg seharusnya sesuai dengan standar spesifikasi pengerjaan(RAB).
Dihadapan kejaksaan tinggi sulawesi selatan mujahidin selaku jendral lapangan menegaskan bahwa lemahnya sentuhan aparat penegak hukum sehingga kasus seperti ini luput dari pengawasan padahal anggaranya bernilai miliaran rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyampaikan dugaan korupsi pada pembuatan kapal phinisi tersebut bukan saja diduga adanya keterlibatan internal dinas pariwisata makassar baik kadis maupun PPK tapi kejahatan yg sengaja dibiarkan.
Selang beberapa menit melakukan aksi unjuk rasa pihak Kejati sulsel pun menemui masa aksi kppm, untuk audiens.
Dalam audiens dengan pihak kejati sulsel , Mujahidin menegaskan, aksi ini adalah prakondisi untuk memperingatkan kepada aparat penegak hukum, hari senin 7 Oktober 2024 , pihaknya akan kembali datangi kantor kejati sulsel untuk memasukan laporan secara resmi berdasarkan bukti-bukti yg mereka miliki.
Sutarmi pihak kejati sulsel mengapresiasi langkah KPPM,dan pihak kejati sulsel menerima laporan KPPM dan akan segera di proses sesuai dengan aturan yg berlaku.
Sebelum membubarkan aksinya, mujahidin kembali sampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kejaksaan tinggi sulsel.
Adapun tuntutan kppm sebagai berikut :
1. Meminta Badan pemeriksa keuangan provinsi Sulsel segera melalukan audit khusus atas proyek pembuatan kapal phinisi anjungan pantai losari.
2. Mendesak Kejati Sulsel segera memeriksa seluruh oknum yg terlibat dalam proyek pembuatan kapal Phinisi.
3. Tangkap dan adili oknum-oknum yang terlibat termasuk PPK dalam proyek pembuatan kapal phinisi anjungan pantai losari jika terbukti melakukan korupsi.
4. Mendesak PJ Gubernur Sulsel copot kepala dinas pariwisata kota makassar karena diduga lalai dalam pengawasan yg menyebabkan adanya dugaan kerugian negara dalam proyek pembuatan kapal phinisi anjungan pantai losari.
5. Tegakan supremasi hukum.
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan
