Breaking News

Radio Player

Loading...

Pelantikan Kepala Daerah Mungkin Diundur Hingga Maret 2025

Senin, 6 Januari 2025

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Jakarta.DNID Media Nasional – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi untuk menunda pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024. “Belum ada keputusan mundur sejauh ini,” kata Bima, Minggu (5/1/2025).

Bima menjelaskan, jadwal pelantikan masih dalam pembahasan dan belum ada kepastian. Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden Prabowo Subianto masih akan mendiskusikan agenda tersebut. “Selain itu, perlu menyesuaikan juga dengan agenda persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

Regulasi yang Berlaku

ads

Bima menegaskan bahwa selama belum ada keputusan resmi dari pemerintah, pelantikan akan tetap mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Berdasarkan Perpres tersebut, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dijadwalkan pada 7 Februari 2025, sementara pelantikan bupati dan wali kota dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebelumnya menyebutkan bahwa pelantikan kepala daerah kemungkinan diundur hingga Maret 2025. Penundaan ini bertujuan untuk memastikan pelantikan dilaksanakan secara serentak setelah semua sengketa hasil Pilkada selesai diproses oleh MK.

Alasan Penundaan

Dede menjelaskan, seluruh perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada oleh MK dijadwalkan selesai pada Maret 2025. “MK ingin memastikan pelantikan dilakukan setelah semua tahapan selesai dan dilaksanakan secara berbarengan, tidak lagi satu per satu seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa waktu pelantikan akan menyesuaikan dengan jadwal Presiden Prabowo Subianto. “Kita tunggu saja, selesainya kapan. Kurang lebih pada bulan Maret,” tuturnya.

Keputusan final terkait jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 masih ditunggu. Pemerintah terus memantau perkembangan tahapan Pilkada, termasuk penyelesaian PHPU di MK, sebelum menetapkan jadwal pelantikan yang pasti (MT)

Penulis : Mursalim Tahir

Editor : Admin

Sumber Berita : Redaksi Sulsel

Berita Terkait

Jendral TNI Tandyo Budi Revita Letakan Batu Pertama Pembangunan Koperasi Merah Putih 
Ketua Umum PP Pemuda Hidayatullah Sebut Gugatan Mentan ke Tempo Sebagai Uji Akuntabilitas Publik
KAJ Sulsel Nilai Gugatan Amran Sulaiman ke TEMPO Ancaman Serius terhadap Kemerdekaan Pers
Dalam Rangka HUT ke-27 Korem 052/Wijayakrama Kodim 0502/Ju Gelar Anjangsana dan Do’a Bersama
Dua Kandidat Calon Ketua RT 10 Kebon Bawang Penuhi Syarat Pemilihan
Warga Keluhkan Samsat Makassar 1: Layanan Ribet, Tanpa Nomor Antrean dan Fasilitas Minim
Polres Metro Jakarta Barat Pastikan Kesiapan Sarana dan Prasarana Hadapi Potensi Bencana di Wilayahnya
Program Bedah Rumah Tangsel Makin Gencar, Pilar: Lingkungan Sehat Dimulai dari Rumah 
Berita ini 218 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 7 November 2025 - 21:02 WITA

Jendral TNI Tandyo Budi Revita Letakan Batu Pertama Pembangunan Koperasi Merah Putih 

Kamis, 6 November 2025 - 19:54 WITA

Ketua Umum PP Pemuda Hidayatullah Sebut Gugatan Mentan ke Tempo Sebagai Uji Akuntabilitas Publik

Selasa, 4 November 2025 - 19:57 WITA

KAJ Sulsel Nilai Gugatan Amran Sulaiman ke TEMPO Ancaman Serius terhadap Kemerdekaan Pers

Selasa, 4 November 2025 - 13:41 WITA

Dalam Rangka HUT ke-27 Korem 052/Wijayakrama Kodim 0502/Ju Gelar Anjangsana dan Do’a Bersama

Sabtu, 1 November 2025 - 23:41 WITA

Dua Kandidat Calon Ketua RT 10 Kebon Bawang Penuhi Syarat Pemilihan

Sabtu, 1 November 2025 - 14:27 WITA

Warga Keluhkan Samsat Makassar 1: Layanan Ribet, Tanpa Nomor Antrean dan Fasilitas Minim

Kamis, 30 Oktober 2025 - 18:42 WITA

Polres Metro Jakarta Barat Pastikan Kesiapan Sarana dan Prasarana Hadapi Potensi Bencana di Wilayahnya

Kamis, 30 Oktober 2025 - 09:47 WITA

Program Bedah Rumah Tangsel Makin Gencar, Pilar: Lingkungan Sehat Dimulai dari Rumah 

Berita Terbaru