ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berita Harian, DNID.co.id – misi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pemilu Penyelenggara Pemilihan Umum gelar rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP), pada Rabu (22/1/2025).
Agenda utama rapat tersebut adalah membahas pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Dalam rapat tersebut dihasilkan tiga (3) putusan, yakni:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pilkada serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Mendagri RI untuk dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa PHP di MK RI akan dilaksanakan setelah Putusan MK RI berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Meminta kepada Mendagri RI untuk mengusulkan kepada Presiden RI agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dak Wakil Walikota.
Penulis : Dito
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan
