WARGA SEKITAR PABRIK ‎BANTAH PEMBERITAAN PT SIP SEBAGAI PENYUMBANG POLUSI

Melawi DNID.co.id- Warga sekitar pabrik kelapa sawit (PKS)  PT Samboja Inti Perkasa (SIP) membantah pemberitaan yang menyebutkan pabrik PT SIP sebagai penyumbang polusi. Pemberitaan tersebut tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal tersebut disampaikan Darwin, salah satu warga sekitar PT SIP kepada media ini, Senin (30/06).

‎Leonatus Darwin mengatakan, bahwa pabrik PT SIP telah berupaya untuk mengelola limbah dan emisi dengan baik, serta tidak menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitar,”ujarnya.

Masih katanya, bahwa pabrik PT SIP telah memiliki sistem pengelolaan limbah, baik cair maupun padat, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bahkan, pengawasan ketat selalu dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait tentang pengelolaan lingkungan dan emisi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan ekspresi heran, Pria kelahiran Desa Pemuar tersebut merasa bahwa pemberitaan mengenai pabrik sawit PT SIP sebagai penyumbang polusi bersifat tendensius dan tidak berimbang,” tegasnya.

‎”Keberadaan PT SIP sudah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar  seperti warung makan, penjual barang kelontong kebutuhan sehari-hari serta lapangan pekerjaan termasuk juga menyumbang devisa bagi negara dan pendapatan siginifikan bagi pemerintah daerah,”jelas Darwin sapaan akrabnya.

Diketahui bahwa pabrik PT SIP sudah lama berdiri sebelum warga kemudian secara perlahan-lahan bermukim dan tinggal di sekitar pabrik PT SIP.

Meskipun demikian, ada juga warga lain yang mungkin memiliki pandangan berbeda dan merasa terganggu dengan keberadaan pabrik. Hal ini menunjukkan bahwa isu polusi dari pabrik kelapa sawit PT SIP  masih menjadi perdebatan di masyarakat,”ungkapnya.

‎Berdasarkan penelusuran media ini, bahwa pabrik PT SIP telah memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dengan Nomor: KEP-660/83/2013 tgl. 12 Juli 2017 dan masih berlaku hingga saat ini.