Diduga Selingkuh Sesama Legislator PKB, Wakil Ketua DPRD Jeneponto Dilaporkan ke DPW PKB Sulsel

DNID.CO.ID–MAKASSAR– Pasca dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD, kini Wakil Ketua II DPRD JENEPONTO, Muhammad BASIR, resmi dilaporkan Gerakan Rakyat Turatea (GRT) Jeneponto ke DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan, Selasa (2/11/2025).

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Basir bersama seorang anggota DPRD Takalar, Sri RESKI Ulandari. Keduanya merupakan legislator dari Fraksi PKB.

Perwakilan GRT Jeneponto mengatakan laporan itu diajukan karena adanya dugaan pelanggaran moral dan kode etik yang viral di media sosial dan menjadi perhatian publik.

BACA JUGA

Polres Maros Siapkan Dua Operasi Kepolisian Jelang Nataruoleh Redaksi Sulawesi Selatan

“Sebagai pejabat publik, Basir selaku Wakil Ketua DPRD Jeneponto seharusnya menjaga marwah lembaga dan memberi contoh baik kepada masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.

BACA JUGA

Cuti Kampanye Usai, Danny Pomanto Kembali Bertugas Jadi Wali Kota Makassar.oleh Redaksi Sulawesi Selatan

Menurutnya, dugaan tersebut berpotensi mencoreng nama baik DPRD dan menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik, khususnya PKB.

“Kami berharap DPW PKB Sulsel mengambil sikap tegas karena kasus ini berdampak pada citra lembaga dan partai,” tambahnya.

DPW PKB Terima Laporan
Surat pengaduan GRT diterima langsung oleh Wakil Sekretaris I DPW PKB Sulsel, Mustafa.

Ia membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan bahwa DPW PKB akan memproses sesuai mekanisme organisasi.

“Surat tersebut akan dipelajari dulu oleh DPW PKB Sulsel,” kata Mustafa usai menerima dokumen dari perwakilan GRT.

PKB disebut akan melakukan telaah awal, klarifikasi, dan pemanggilan pihak terkait bila diperlukan.

Enam Tuntutan GRT
Dalam suratnya, GRT mendesak DPW PKB Sulsel untuk:

1. Melakukan verifikasi dan pemeriksaan internal,
2. Memanggil pihak terkait untuk klarifikasi,
3. Melakukan penilaian objektif atas dugaan pelanggaran etik,
4. Mendorong Badan Kehormatan DPRD Jeneponto melakukan pemeriksaan,
5. Menjatuhkan sanksi bila terbukti melanggar,
6. Mengumumkan hasil proses kepada publik.

GRT juga menegaskan siap mengawal kasus tersebut hingga ada keputusan resmi.

“Ini bagian dari kontrol publik. Kami hanya meminta aturan ditegakkan,” tegas GRT.

Kasus dugaan hubungan terlarang antara dua legislator PKB ini sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat.

Penulis : Rifal

Editor : Kingzee

Sumber Berita : Wawancara dengan narasumber