Jakarta,DNID.Co.Id – Di tengah upaya global mengejar target emisi nol bersih, perdebatan mengenai keamanan energi nuklir di Indonesia masih kerap dibayangi kekhawatiran yang tidak sepenuhnya berbasis data ilmiah terkini. Menanggapi kondisi tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menegaskan posisi strategis nuklir dalam bauran energi nasional. Dalam pemaparan terbarunya, peneliti BRIN menyebut energi nuklir bukan sekadar opsi, melainkan termasuk salah satu sumber energi paling aman dan rendah emisi karbon yang tersedia saat ini.
Pernyataan itu disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Anhar Riza Antariksawan, ST., DEA, IPU peneliti sekaligus dosen Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia (Poltek Nuklir) BRIN, saat menjadi narasumber dalam acara Capacity Building Awareness Nuklir 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis (22/1) lalu. Penegasan dari lembaga riset pelat merah ini menjadi sinyal kuat bahwa dari sisi teknologi dan keselamatan, Indonesia sejatinya telah memiliki fondasi yang cukup untuk melangkah ke tahap implementasi.
“Energi nuklir termasuk salah satu sumber energi paling aman dan rendah emisi karbon, sebanding dengan energi terbarukan lainnya,” ungkap Anhar, dikutip dari siaran pers resmi BRIN. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa nuklir bertentangan dengan semangat energi hijau. Menurutnya, nuklir justru diposisikan sebagai bagian integral dari bauran energi nasional untuk mendukung target energi baru dan terbarukan (EBT).
Anhar juga menjelaskan konsep nuclear renewable hybrid energy system, yakni integrasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan energi terbarukan. Pendekatan ini ditujukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional yang kerap terkendala sifat intermiten energi surya dan angin, sekaligus menopang kebutuhan industri, penyediaan air bersih, hingga produksi bahan bakar sintetis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa cita-cita Indonesia memiliki PLTN bukanlah gagasan baru. Sejak awal kemerdekaan, Presiden pertama RI Soekarno telah meletakkan fondasi kemandirian teknologi melalui pembentukan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Hal ini menandai bahwa penguasaan teknologi strategis termasuk nuklir sejak lama dipandang sebagai bagian dari visi pembangunan bangsa.
Namun ironi muncul ketika Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Anhar menyoroti geliat Afrika dalam mengadopsi teknologi nuklir. Afrika Selatan telah lama mengoperasikan PLTN, Mesir tengah menyelesaikan pembangunan, sementara Ghana dan Ethiopia mulai menunjukkan komitmen serius memasuki era energi nuklir. Fakta ini menjadi refleksi bagi Indonesia, yang memiliki sumber daya manusia nuklir relatif matang, tetapi masih tertahan pada tahap diskursus.
Dari sisi keselamatan, Anhar menegaskan bahwa teknologi reaktor telah berkembang pesat. Belajar dari tragedi Fukushima Daiichi 2011, desain reaktor modern kini menitikberatkan pada sistem keselamatan pasif, yang memungkinkan pendinginan reaktor berlangsung secara mandiri tanpa ketergantungan pasokan listrik eksternal dalam jangka panjang.
“Saat ini, pengembangan reaktor generasi keempat terus dilakukan di berbagai negara dengan desain revolusioner yang mengedepankan efisiensi tinggi dan aspek keselamatannya,” tegasnya. Ia juga memaparkan prinsip 3S (Safety, Security, Safeguard) sebagai standar mutlak. Safety menjamin instalasi bekerja dengan selamat, security memastikan tidak ada pihak tak berwenang menguasai material nuklir, sementara safeguard menjamin akuntabilitas bahan nuklir di bawah pengawasan ketat Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Dengan kesiapan teknologi dan meningkatnya urgensi energi bersih yang andal, momentum ini semestinya dimanfaatkan pemerintah untuk bergerak dari wacana menuju realisasi pembangunan fisik PLTN. Terlebih, dukungan dari sektor swasta sudah mulai terlihat.
Salah satu contoh konkret adalah kehadiran PT Thorcon Power Indonesia, perusahaan nuklir swasta yang telah menunjukkan komitmen serius dalam pengembangan PLTN nasional. Thorcon menjadi perusahaan pertama yang memperoleh Persetujuan Evaluasi Tapak dari BAPETEN untuk rencana pembangunan PLTN di Pulau Kelasa, Bangka Belitung, sebuah tonggak penting dalam proses perizinan nuklir di Indonesia. Persetujuan ini menempatkan Thorcon sebagai pengembang PLTN swasta paling progresif di Indonesia saat ini.
Thorcon merencanakan pembangunan PLTN berbasis teknologi molten salt reactor (MSR) dengan kapasitas menengah, yang dirancang memiliki keselamatan inheren, operasi bertekanan rendah, serta pendekatan modular berbasis manufaktur galangan kapal. Pendekatan ini bertujuan menekan waktu konstruksi dan meningkatkan kepastian biaya, dua tantangan klasik proyek nuklir konvensional.
Langkah Thorcon menunjukkan bahwa investor internasional memiliki kepercayaan terhadap potensi nuklir Indonesia, selama didukung kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan. Keberadaan pengembang yang telah masuk ke tahap evaluasi tapak juga menegaskan bahwa pembangunan PLTN bukan lagi sekadar rencana di atas kertas.
Dengan fakta ilmiah yang dipaparkan BRIN, bahwa nuklir merupakan energi yang aman dan rendah emisi, serta kesiapan pelaku industri yang mulai nyata, Indonesia kini berada di persimpangan strategis. Pilihannya adalah tetap terjebak dalam perdebatan berkepanjangan, atau mengikuti jejak negara-negara lain yang telah menjadikan nuklir sebagai tulang punggung ketahanan energi jangka panjang.
Transisi energi membutuhkan keberanian mengambil keputusan berbasis sains, bukan ketakutan masa lalu. Ketika riset telah berbicara dan investor telah melangkah, tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan lagi soal teknologi, melainkan keberanian politik untuk mengubah wacana menjadi implementasi. (*)
Sumber Berita : KBO BABEL
