Jakarta,Dnid.co.id–Keterlibatan pimpinan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi menunjukkan perkembangan positif. Namun, peningkatan komitmen tersebut masih perlu diikuti pemahaman yang kuat, inovasi layanan, dan konsistensi pelaksanaan di lingkungan masing-masing lembaga.

Hal tersebut menjadi salah satu catatan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) setelah tiga hari pelaksanaan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berakhir pada Kamis (12/11/2026) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan tertinggi badan publik dalam tahapan Uji Publik tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Meski demikian, pemahaman pimpinan mengenai keterbukaan informasi masih menjadi perhatian, terutama pada lembaga yang mengalami pergantian kepemimpinan.

Menurutnya, keberlanjutan tata kelola keterbukaan informasi membutuhkan pemahaman yang tidak bergantung pada individu pimpinan. Sistem dan kebijakan yang telah dibangun perlu tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat. Hal ini menjadi bagian penting agar pelaksanaan keterbukaan informasi tidak mengalami kemunduran setiap kali terjadi perubahan kepemimpinan.

Dari hasil pengamatan selama proses pengujian, KI Pusat juga mencatat bahwa pengembangan layanan informasi di sejumlah badan publik masih memerlukan perhatian. Penyajian informasi pada situs web, misalnya, perlu terus ditingkatkan agar tidak berhenti pada pemenuhan standar dasar. Inovasi layanan, pemanfaatan teknologi digital, dan kecerdasan buatan perlu diarahkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi.

Di sisi lain, keterbukaan informasi juga semakin dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Dalam pemaparan pimpinan badan publik, keterbukaan dinilai memiliki peran dalam memperkenalkan kebijakan dan aktivitas lembaga kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi publik untuk mengetahui dan memberikan tanggapan. Pemanfaatan teknologi dan pengembangan layanan digital turut menjadi perhatian untuk memperluas kemudahan akses informasi.

Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, menjelaskan bahwa Presentasi Uji Publik merupakan tahapan akhir dalam proses penilaian untuk menentukan kualifikasi keterbukaan informasi badan publik. Pada tahap ini, hasil pemenuhan standar layanan informasi menjadi dasar untuk melihat apakah badan publik telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Badan publik yang belum memenuhi standar layanan informasi belum dapat dikategorikan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Meski KI Pusat tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap badan publik yang belum memenuhi standar tersebut, edukasi dan pembinaan tetap menjadi bagian dari upaya perbaikan. Sebab, pemenuhan layanan informasi berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Handoko juga menegaskan bahwa hasil Monev 2026 akan disampaikan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban KI Pusat atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan tersebut sekaligus menjadi gambaran pelaksanaan kewajiban dan komitmen badan publik dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi.

Dari 282 badan publik yang mengikuti Presentasi Uji Publik, hasil akhir penilaian belum ditetapkan. Penentuan kualifikasi informatif dan kategori lainnya masih menunggu penyelesaian seluruh proses penilaian. Pelaksanaan Monev tahun ini juga tetap mengacu pada standar dalam Peraturan Komisi Informasi yang berlaku, tanpa penambahan kategori penilaian baru.

Rangkaian Uji Publik 2026 memberikan gambaran bahwa keterbukaan informasi membutuhkan lebih dari sekadar pemenuhan standar administratif. Perkembangan komitmen pimpinan perlu diikuti tata kelola yang berkelanjutan, layanan yang terus dikembangkan, serta kemampuan badan publik merespons kebutuhan informasi masyarakat.

Catatan dari pelaksanaan tahun ini menjadi bahan bagi KI Pusat untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Monev dan mendorong badan publik terus meningkatkan layanan informasinya. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak berhenti pada penetapan kualifikasi, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi.