Melawi, BeritaQ.com
DPRD Melawi menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Melawi, Jumat sore (27/11).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Melawi Widya Hastuti, didampingi Wakil Ketua I Hendegi Januardi U.Y, dan dihadiri Pjs Bupati Melawi Hj. Linda Purnama serta sejumlah OPD dan pimpinan instansi vertikal.
Tujuh fraksi satu suara terkait persetujuan Raperda APBD 2021 yang ditetapkan dengan nilai pendapatan daerah sebesar Rp 1,077 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti saat memimpin sidang paripurna mengungkapkan APBD Melawi Tahun Anggaran 2021 menyepakati nilai pendapatan daerah sebesar Rp 1,077 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 1,115 miliar.“Defisit sebesar Rp 38,1 miliar.
Sementara juga ditetapkan pembiayaan netto yang bersumber dari pendapatan pembiayaan sebesar Rp 40,1 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2 miliar,” ujarnya.
Ketuk palu APBD Melawi ini sendiri diiringi dengan sejumlah catatan dan saran dari berbagai fraksi.
Dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, sebagian besar menyoroti masalah infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai banyak mengalami kerusakan.
Diantaranya Fraksi PAN yang disampaikan langsung ketua fraksinya, Joni Yusman meminta program tahun 2021 diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur bagi jalan dan jembatan yang rusak berat akibat terdampak banjir. PAN juga meminta pemerintah mempersiapkan ketahanan pangan masyarakat.
“Kegiatan lain yang hanya sosialisasi dan pelatihan serta non fisik untuk dikurangi. Untuk kedepan untuk lebih maksimal anggaran untuk penanganan Covid-19 serta dampak mulai dari prioritas penanganan kesehatan dan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial,” ujarnya.
Pemkab, lanjut Joni Yusman juga diharapkan berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar untuk memprioritaskan peningkatan jalan dari Sayan, Kotabaru hingga Sokan serta ruas jalan dari Nanga Pinoh, Ella hilir dan Menukung.
“Kemudian juga diusulkan untuk perbaikan ruas jalan di kabupaten Melawi, seperti ruas Tiong Keranjik ke Balai Agas, ruas jalan Kota Baru- Ulak Muid hingga ruas antar desa di kecamatan Sokan,” sarannya.
Sementara itu, dari Fraksi PDI Perjuangan menaruh harapan pada Pemda Melawi, agar lebih fokus memperhatikan kesenjangan infrastruktur dari kabupaten ke kecamatan dan kecamatan ke desa serta jembatan penghubung dengan melakukan pemeliharaan
Fraksi PDI juga mengingatkan Dinkes dan RSUD Melawi terkait penanganan pasien yang terkonfirmasi Covid-19 serta penanganan korban meninggal agar mengacu pada pemakaman penerapan protokol kesehatan.
“Penambahan alat swab PCR agar deteksi dini Covid-19 bisa dilakukan. Serta Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan,” kata Rindau, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara itu, Fraksi Persatuan Bangsa yang disampaikan langsung ketua fraksinya, Bujang Sapri mengatakan ekonomi masyarakat juga tak stabil akibat pandemi Covid-19. Dampaknya berpengaruh pada segala aspek.
“Pendapatan masyarakat menurun. Penghasilan tak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini harus menjadi perhatian khusus bersama agar APBD Melawi 2021, masyarakat terbantu dengan kebijakan pemerintah dengan membuat program meningkatkan ekonomi masyarakat,”pungkasnya (a.m)
