PANGKALPINANG ,Dnid.Co.Id — Sejumlah persoalan krusial yang tengah menjadi sorotan publik akhirnya dibedah terbuka dalam audiensi antara Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung bersama jajaran DPC PJS Kota Pangkalpinang dengan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Rabu (20/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota itu tidak sekadar agenda silaturahmi formal. Di balik suasana hangat dan sesekali diselingi gelak tawa, terselip pembahasan serius menyangkut polemik iuran sampah, pengelolaan aset daerah, hingga hasil inspeksi mendadak (sidak) di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang yang dinilai memunculkan sejumlah kejanggalan.
Ketua DPD PJS Babel, Rikky Fermana, hadir bersama jajaran pengurus dan anggota lainnya, termasuk Abdul Hamid, Wenki, Mung Harsanto, Muhamad Zen, Aditya Safitri, Yudi Aprianto, Sandi, dan Dwi Frasetyo.
Sejak awal pertemuan, suasana diskusi berlangsung terbuka dan langsung menyentuh persoalan yang ramai dikeluhkan masyarakat. PJS Babel secara tegas menyoroti transparansi mekanisme penarikan iuran sampah yang belakangan menuai kritik warga.
Menurut PJS Babel, polemik tersebut berpotensi memicu ketidakpercayaan publik apabila pemerintah daerah tidak segera memberikan penjelasan rinci mengenai dasar penarikan, sistem pengelolaan, hingga alur penggunaan anggaran dari iuran tersebut.
“Persoalan iuran sampah ini sudah menjadi pembicaraan masyarakat. Pemerintah perlu terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah warga,” ujar salah satu pengurus PJS dalam audiensi tersebut.
Tak berhenti di situ, pembahasan juga mengarah pada pengelolaan aset milik daerah yang dinilai masih membutuhkan pengawasan lebih serius. PJS Babel meminta Pemerintah Kota Pangkalpinang memperketat pendataan dan pengamanan aset guna menghindari potensi penyalahgunaan maupun hilangnya aset pemerintah.
Situasi audiensi semakin tajam ketika diskusi menyinggung hasil sidak di kantor DLH Kota Pangkalpinang. Dalam pembahasan itu, sejumlah temuan yang dianggap janggal ikut disampaikan langsung kepada Wakil Wali Kota untuk menjadi perhatian pemerintah daerah.
Meski tidak seluruh detail temuan dibuka ke publik, isu tersebut menjadi salah satu topik paling serius dalam audiensi. Kondisi itu memperlihatkan adanya dorongan kuat dari insan pers agar pemerintah lebih responsif terhadap berbagai persoalan pelayanan publik.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, terlihat serius menyimak setiap masukan yang disampaikan. Ia bahkan beberapa kali mencatat poin-poin penting selama diskusi berlangsung.
Dessy menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari insan pers sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
“Pers adalah mitra strategis pemerintah. Kami tentu terbuka terhadap kritik dan masukan demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Dessy.
Ia juga memastikan seluruh persoalan yang disampaikan dalam audiensi tersebut akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan yang berlaku.
Bagi PJS Babel, audiensi ini bukan hanya membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah, melainkan menjadi langkah konkret memperkuat pengawasan terhadap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Pertemuan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. Namun di balik simbol keakraban itu, tersimpan pesan kuat bahwa sorotan terhadap pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan tata kelola pemerintahan di Kota Pangkalpinang dipastikan belum akan berhenti.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Rabu, 20 Mei 2026
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.