Bulukumba, DNID Sulsel – Massa PC PMII Bulukumba DAN KURIR Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kawasan DPRD dan Mapolres Bulukumba serta di Pertigaan Mall Mega Zanur, Bulukumba, Rabu (7/9/2022).
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa PMII meneriakkan yel-yel sebagai bentuk protes, “Naik, naik, BBM Naik, Tinggi, tinggi, sekali,” teriak para aksi pengunjuk rasa, Selain itu, pengunjuk rasa juga menyerukan kata ‘ REVOLUSI ‘.
Aksi tersebut dipicu setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax, dimana Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu, 3 september 2022, pukul 14.30 WIB.
Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Didepan para aksi pengunjuk rasa, Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Bulukumba, Wahyudi mengatakan, ada tiga tuntutan yang akan disuarakan dalam demonstrasi.
“Kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Wahyudi dengan suara lantang.
Tuntutan berikutnya, kata Wahyudi, mendesak pemerintah untuk serius dalam memberantas mafia BBM. Kemudian, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
Menurut Irsan, sebagai Korlap Aksi, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM juga dianggap akan mempercepat inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.
“Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, ujar Irsan, menaikkan harga BBM akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara, terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan, pariwisata dan sektor lainnya.
“Semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara,” tuturnya
