Berita Harian DNID-Luwu Utara– PGRI Utara menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang mengalami keterlambatan.

Aksi ini berlangsung di Gedung DPRD Luwu Utara sebagai bentuk protes atas lambannya respons pemerintah daerah dalam memenuhi hak para guru.

Ketua PGRI Luwu Utara, Jamiluddin, menyatakan bahwa keresahan para guru sudah tidak dapat dibendung.

“Kami hanya meminta pemerintah memenuhi kewajibannya. Guru membutuhkan hak ini untuk menunjang kehidupan mereka,” tegas Jamiluddin.

Tuntutan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah daerah segera mengeluarkan surat perintah pencairan untuk dua bulan TPG, yang langsung diserahkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk proses pencairan.

Langkah ini memberikan harapan baru bagi para guru yang sudah lama menunggu hak mereka.

“Akhirnya ada tindakan konkret dari pemerintah. Ini adalah awal yang baik,” ujar Jamiluddin dengan lega.

Meski begitu, masalah ini mencerminkan kelemahan sistem yang sudah berlangsung lama.

Menurut Jamiluddin, birokrasi keuangan yang mengurus TPG sering kali terlalu rumit dan sulit.

Ia menyebut bahwa regulasi yang ada justru menjadi penghambat pencairan dana.

“Birokrasi keuangan seperti terjebak oleh regulasi yang mereka buat sendiri, sementara guru terus menunggu haknya,” katanya.

Sistem yang tidak efisien ini, menurutnya, mengakibatkan stres bagi guru setiap triwulan.

Merespons aksi ini, Bupati terpilih Luwu Utara, Abdullah Rahim, langsung memberikan instruksi tegas kepada Dinas Pendidikan.

Ia meminta agar proses verifikasi data dan pencairan dilakukan secepat mungkin.

“Dananya sudah ada, tinggal sekarang bagaimana Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah bekerja sama menyelesaikan semua administrasi. Jangan sampai ada penundaan lagi,” tegas Bupati Abdullah Rahim.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya unjuk rasa serupa di masa depan.

PGRI Luwu Utara berharap momentum ini menjadi titik awal perbaikan sistem pembayaran tunjangan guru di daerah tersebut. Jamiluddin menekankan bahwa protes ini bukan hanya untuk kepentingan para guru, tetapi juga demi masa depan pendidikan di Luwu Utara.

“Jika hak guru terpenuhi, kualitas pendidikan akan meningkat. Semua ini demi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan transparan.

Dengan pencairan TPG yang akhirnya terealisasi, para guru di Luwu Utara kini berharap masalah serupa tidak akan terulang.

Komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan pendidikan menjadi harapan besar bagi seluruh pendidik.

Melalui langkah konkret ini, PGRI Luwu Utara optimis bahwa perjuangan mereka akan membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di masa depan.

** Benny/Yustus