Berita Harian, dnid.co.id – Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, My Esti Wijayati, menyampaikan beberapa catatan penting terkait rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Proyek yang akan digarap oleh Kementerian Kebudayaan melibatkan 120 sejarawan yang diketuai oleh Prof Susanto Zuhdi. Rencana ini menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan.
Olehnya itu, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, My Esti Wijayati, menekankan pentingnya keterbukaan partisipasi publik dalam rencana penulisan sejarah Indonesia ini, khususnya bagi mereka yang fokus dalam mengkaji sejarah Indonesia.
” Meskipun itu (pihak yang) kontra untuk bisa dilibatkan atau dilakukan komunikasi publik atau uji publik untuk dijadikan pegangan dan dipelajari oleh anak bangsa,” ujar My Esti Wijayati dikutip dari YouTube DPR-RI, Senin (2/6/2025).
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan beberapa catatan Komisi X dalam rencana pemerintah dalam penulisan sejarah ulang sejarah Indonesia.
“Saya kira cukup bagus agar kemudian juga menjadi ruang-ruang publik untuk bisa menyampaikan aspirasi terkait dengan sejarah,” tutupnya.
Adapun beberapa catatan tersebut di antaranya:
1. Tidak melabelinya sebagai sejarah Indonesia yang resmi.
2. Tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
3. Tidak menargetkannya selesai pada bulan Agustus 2025.
4. Pelibatan partisipasi publik yang lebih luas, khususnya para sejarawan.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Senin, 2 Juni 2025
