Makassar,DNID.co.id – Senator Asal Sulsel Andi Waris Halid selangkah lagi meraih Gelar Doktor dalam bidang Administrasi Publik pada Program Doktoral Universitas Negeri Makassar (UNM) setelah melewati tahapan seminar Proposal disertasi yang dilaksanakan di Ruang AD 302 PPs Universitas Negeri Makassar (UNM) Makassar, Jumat ( 19/09/2025).
Dihadapan para penguji dan promotor serta Kopromotor, Prof.Dr. Wahira M
Pd., Prof.Dr. Kasmawati,M.Hum., Prof.Dr. Kartajaya, M.Sn., Prof.Dr. Haedar Akib, M.Pd., Dr.H.Herman H.S.Pd., Prof. Dr.Andi Aslinda,M.Si., dan Prof.Dr.Jasruddin,M.Si., Andi Waris Halid Mahasiswa jurusan Program studi Ilmu Administrasi Publik (S3 ) Universitas Negeri Makassar mengangkat judul disertasi ” OPTIMALISASI PERAN DPD-RI UNTUK MENGARTIKULASI KEPENTINGAN DAERAH DALAM RANGKA POLYCENTRIC GOVERNACE”.
Dalam uraiannnya, Andi Waris Halid yang juga adalah Wakil ketua komite 2 DPD RI, menjelaskan tentang
Karakteristik utama polycentric governance meliputi: (1) adanya multiple centers of authority yang memiliki otonomi relatif, (2) koordinasi horizontal dan vertikal yang berlapis, (3) mekanisme saling mengawasi (mutual monitoring), dan (4) kemampuan untuk beradaptasi melalui pembelajaran lintas unit
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pendekatan ini menolak asumsi bahwa satu institusi dapat mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan, dan justru menekankan pentingnya keberagaman aktor dan tumpang tindih yurisdiksi sebagai kekuatan, bukan kelemahan.
Secara teoretis, polycentric governance tidak hanya relevan untuk pengelolaan sumber daya -seperti state of the art-nya, tetapi juga diperluas dalam maksud dan tujuan untuk memahami dinamika politik dan administrasi publik dalam sistem multi-level governance terutama dalam ruang lingkup kelembagaan negara
Dalam perspektif ini, negara, pemerintah daerah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan aktor non-pemerintah dipandang sebagai pusat-pusat otoritas yang saling berinteraksi. Setiap pusat memiliki kewenangan, kepentingan, dan kapasitas berbeda, namun keberhasilan sistem secara keseluruhan bergantung pada kemampuan mereka untuk berkoordinasi dan berbagi tanggung jawab.
Kaitan ini sangat erat kaitannya dengan studi tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia. DPD dapat dipandang sebagai salah satu pusat otoritas di tingkat nasional yang berfungsi mengartikulasikan kepentingan daerah. Dalam kerangka polycentric governance, peran DPD tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor lain. Keberhasilan DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah bergantung pada kualitas koordinasi dan kemampuan membangun jejaring lintas pusat otoritas tersebut.
Dalam konteks DPD, hal ini berarti bahwa meskipun lembaga ini memiliki kewenangan terbatas secara konstitusional, ia tetap dapat memainkan peran strategis melalui diplomasi politik, forum konsultasi, dan aliansi kebijakan. Misalnya, keberhasilan memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan menunjukkan bahwa dengan dukungan koalisi lintas pusat otoritas, usulan DPD dapat diadopsi menjadi kebijakan nasional.
Penulis : Mursalim Thahir
Editor : Kingzhie
Sumber Berita : Narasumber
Penanggung Jawab : Mursalim Thahir
