Disamping itu, kata Kahir, penegakan hukum yang kuat turut ditegaskan sebagai upaya untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya menjadi formalitas, namun benar-benar diterapkan demi kebaikan bersama.
“Erzaldi dan Yuri juga menekankan pentingnya penciptaan kondisi politik dan keamanan yang kondusif. Dalam iklim politik yang stabil, pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Stabilitas politik akan memberikan rasa aman bagi investor dan menciptakan iklim usaha yang sehat,” tegasnya.
“Tak kalah penting adalah penciptaan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan. Ini merupakan langkah penting untuk membangun rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap hasil pembangunan itu sendiri,” sambung Ketua PEKA Babel ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kahir menambahkan, salah satu poin krusial dalam program Erzaldi – Yuri adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dicanangkan dapat diimplementasikan secara efektif. Karna tanpa SDM yang mumpuni, sebaik apapun visi dan misi yang ditawarkan akan sulit untuk direalisasikan.
Apalagi dalam era modern ini, kebijakan sinkronisasi hukum antara pusat dan daerah menjadi elemen penting untuk menciptakan keamanan dan keadilan sosial yang stabil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Sinkronisasi ini diperlukan guna mengatasi berbagai masalah yang meliputi sektor pertambangan, ekonomi, hingga sosial dan budaya yang sering kali dipengaruhi oleh perbedaan regulasi. Upaya menyatukan aturan hukum antara pusat dan daerah memungkinkan pencapaian keadilan yang lebih efektif, dimana kebutuhan lokal bisa tercermin tanpa menabrak prinsip hukum nasional. Ini adalah langkah penting untuk mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan di semua sektor,” tuturnya.
Sementara dalam dunia bisnis, dikatakan Kahir, kepastian hukum menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan iklim investasi di suatu daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi tantangan besar dalam hal kompleksitas perizinan usaha yang sering kali tumpang tindih.
Halaman Berita ini : 1 2 3 4 5 Baca Halaman Selanjutnya
Penulis : Riky.F
Sumber Berita : KBO BABEL
