Jakarta,DNID.co.id-Kementerian Sosial bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) menggelar Rapat Konsolidasi terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya untuk memperkuat program perlindungan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Rapat ini juga bertujuan untuk memantapkan koordinasi lintas sektor guna menciptakan program yang tepat sasaran serta membangun sistem pengelolaan data yang efektif dan akurat.
Mengacu pada data terbaru dari DTKS, BPPK dan Kementerian Sosial mengidentifikasi bahwa total penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25,4 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari 11,6 juta jiwa penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 13,5 juta jiwa di pedesaan. Dalam konteks ini, program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga dan program Bantuan Sosial (Bansos) yang menyasar 18,8 juta kepala keluarga (KK), memiliki peran penting dalam menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara keseluruhan, dengan adanya penerima PKH dan Bansos yang beririsan, diperkirakan jumlah penerima manfaat sekitar 21 juta KK atau sekitar 60 juta jiwa, dengan total anggaran sebesar 74 triliun rupiah per tahun. BPPK juga mencatat adanya program Bantuan Iuran (PBI) untuk kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 96 juta warga, dengan iuran yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan “Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Melalui DTKS yang lebih akurat dan program-program perlindungan sosial yang semakin diperkuat, kami berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat miskin di Indonesia dapat memperoleh akses yang layak terhadap layanan sosial dasar. Kami akan terus berkolaborasi dengan BPPK dan seluruh kementerian terkait agar upaya ini berjalan tepat sasaran dan efektif” ujarnya.
Halaman Berita ini : 1 2 3 Baca Halaman Selanjutnya
Penulis : Kementerian Sosial
