Pariaman, DNID Sumbar – Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Padang Pariaman yang mengusung tema “Kesetaraan Gender dan Transformasi Politik”, di aula dinas sosial P3A di Pariaman Kamis (13/11).
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) ini dihadiri oleh Plt Kepala Dinsos P3A beserta jajaran, selaku Nata sumber Rektor STES Padang Pariaman Dr. Nasfi, SE, MM, Ketua Partai Golkar Padang Pariaman Asmadi Basir, S.IP, Ketua KPPI Padang Pariaman beserta anggota, serta berbagai unsur perempuan dari partai politik di daerah itu.
Dalam berbagai hal tersebut, Rahmat Hidayat menyampaikan apresiasi atas peran KPPI sebagai wadah koordinasi dan komunikasi bagi kader perempuan politik di Padang Pariaman. Menurutnya, keberadaan KPPI tidak hanya memperkuat representasi perempuan di lembaga legislatif, tetapi juga memastikan aspirasi perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapat ruang dalam agenda pembangunan nasional.
“Kami percaya kepemimpinan kolektif perempuan akan menjadi kekuatan moral dan politik yang menentukan arah kebijakan menuju keadilan dan kesetaraan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wabup juga menekankan pentingnya peran perempuan untuk tampil sebagai pemimpin yang berkarakter, berintegritas, dan mampu menjadi panutan di tengah masyarakat. Ia berharap, partai politik ke depan dapat memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk tampil dan berkontribusi di dunia politik.
Terkait keterwakilan perempuan di parlemen, Rahmat Hidayat menyoroti belum adanya anggota DPRD perempuan di Padang Pariaman dalam dua periode terakhir, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan 30 persen kuota calon legislatif perempuan di setiap partai politik.
“Ibu-ibu jangan berkecil hati. Melalui wadah KPPI, mari maksimalkan kapasitas diri agar siap menjadi bagian dari politik lima tahun mendatang,” tambahnya.
Ia juga menekankan, KPPI memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi agar lebih berkualitas dan berkeadilan melalui advokasi kebijakan publik, pendidikan politik, serta penguatan kapasitas dan kompetensi perempuan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya, berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperjuangkan isu-isu strategis terkait perempuan dan anak di ruang publik.
“Momentum ini menegaskan komitmen kita bersama untuk membangun demokrasi yang responsif gender, berkeadilan sosial, dan membuka ruang kolaborasi lebih luas bagi perempuan,” tegasnya.
Panitia pelaksana dalam laporannya yang disampaikan oleh Sekretaris DInsos P3A Suhatman, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri kader perempuan dalam dunia politik, serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.
Selain membahas isu politik dan kesetaraan gender, kegiatan ini juga dirangkai dengan seminar pemberdayaan ekonomi perempuan bertema “Optimalisasi Media Sosial untuk Perluasan Pasar” yang diikuti oleh 40 peserta dari KPPI dan 40 peserta dari IWAPI.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta mendapatkan wawasan baru, serta mampu mempersiapkan diri menjadi bagian dari politik lima tahun mendatang, sekaligus mandiri secara ekonomi,” terang suhatman (kominfo)
Penulis : Al Nahyan
Editor : Red Sumbar
Sumber Berita : Dinas Kominfo Padang Pariaman
Penanggung Jawab : Sang Bijuangsa
