JENEPONTO, DNID.co.id – Proses pengadaan barang dan jasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menuai sorotan.
Dugaan praktik kongkalikong antara panitia lelang dan penyedia tertentu mencuat setelah perusahaan dengan penawaran terendah disebut tidak ditetapkan sebagai pemenang dalam tender pekerjaan rehabilitasi Gedung Lontara 6 RSUD Lanto Daeng Pasewang (Latopas).
Dugaan tersebut disampaikan TM kepada DNID.co.id, Kamis (8/10/2026). Ia menilai proses lelang melalui mekanisme tender maupun mini kompetisi di sejumlah SKPD perlu mendapat perhatian karena dinilai belum transparan, adil, dan akuntabel.
“Kami melihat ada dugaan kongkalikong antara panitia lelang dengan pihak tertentu dalam menentukan penyedia barang/jasa di sejumlah SKPD Kabupaten Jeneponto,” ucap TM.
Salah satu pekerjaan yang disorot ialah rehabilitasi Gedung Lontara 6 RSUD Latopas yang diperuntukkan bagi pelayanan perawatan VIP.
TM mempertanyakan penetapan PT TSM sebagai pemenang, sementara perusahaan yang disebut menawarkan harga terendah justru dinyatakan kalah.
“Kenapa bisa perusahaan PT TSM yang dinyatakan menang lelang Rehab Lontara 6 Rumah Sakit Lanto sementara perusahaan dengan penawaran terendah dinyatakan kalah? Ada apa ini dengan panitia lelang?” tambahnya.
Berdasarkan dokumen spesifikasi teknis pekerjaan yang dihimpun DNID.co.id, rehabilitasi Gedung Lontara 6 dibiayai melalui dana BLUD tahun anggaran 2026.
Pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp689,6 juta, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp667.978.923,39. Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 90 hari kalender, dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Dalam dokumen tersebut, penyedia jasa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administratif, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Sertifikat Badan Usaha (SBU), serta pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan yang tercantum.
Namun, penawaran harga terendah tidak serta-merta menjadi dasar penetapan pemenang. Penilaian perlu mengacu pada dokumen pemilihan, pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, serta hasil evaluasi penawaran.
Karena itu, alasan perusahaan dengan penawaran terendah dinyatakan kalah dan dasar penetapan PT TSM sebagai pemenang menjadi hal yang perlu diklarifikasi oleh pihak terkait.
TM mendesak aparat penegak hukum dan instansi berwenang menelusuri proses pengadaan tersebut, termasuk memeriksa panitia lelang apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kami harap panitia lelang diperiksa semua dugaan adanya kongkalikong dan permainan lelang dengan penyedia tertentu yang tidak menciptakan persaingan usaha yang sehat serta bisa merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari pihak panitia pengadaan maupun manajemen RSUD Latopas mengenai alasan perusahaan dengan penawaran terendah dinyatakan kalah dan dasar penetapan PT TSM sebagai pemenang. Klarifikasi dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memastikan apakah proses evaluasi telah berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
JENEPONTO, DNID.co.id – Proses pengadaan barang dan jasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, menuai sorotan.
Dugaan praktik kongkalikong antara panitia lelang dan penyedia tertentu mencuat setelah perusahaan dengan penawaran terendah disebut tidak ditetapkan sebagai pemenang dalam tender pekerjaan rehabilitasi Gedung Lontara 6 RSUD Lanto Daeng Pasewang (Latopas).
Dugaan tersebut disampaikan TM kepada DNID.co.id, Kamis (8/10/2026). Ia menilai proses lelang melalui mekanisme tender maupun mini kompetisi di sejumlah SKPD perlu mendapat perhatian karena dinilai belum transparan, adil, dan akuntabel.
“Kami melihat ada dugaan kongkalikong antara panitia lelang dengan pihak tertentu dalam menentukan penyedia barang/jasa di sejumlah SKPD Kabupaten Jeneponto,” ucap TM.
Salah satu pekerjaan yang disorot ialah rehabilitasi Gedung Lontara 6 RSUD Latopas yang diperuntukkan bagi pelayanan perawatan VIP.
TM mempertanyakan penetapan PT TSM sebagai pemenang, sementara perusahaan yang disebut menawarkan harga terendah justru dinyatakan kalah.
“Kenapa bisa perusahaan PT TSM yang dinyatakan menang lelang Rehab Lontara 6 Rumah Sakit Lanto sementara perusahaan dengan penawaran terendah dinyatakan kalah? Ada apa ini dengan panitia lelang?” tambahnya.
Berdasarkan dokumen spesifikasi teknis pekerjaan yang dihimpun DNID.co.id, rehabilitasi Gedung Lontara 6 dibiayai melalui dana BLUD tahun anggaran 2026.
Pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp689,6 juta, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp667.978.923,39. Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 90 hari kalender, dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Dalam dokumen tersebut, penyedia jasa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan administratif, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, Sertifikat Badan Usaha (SBU), serta pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan yang tercantum.
Namun, penawaran harga terendah tidak serta-merta menjadi dasar penetapan pemenang. Penilaian perlu mengacu pada dokumen pemilihan, pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis, serta hasil evaluasi penawaran.
Karena itu, alasan perusahaan dengan penawaran terendah dinyatakan kalah dan dasar penetapan PT TSM sebagai pemenang menjadi hal yang perlu diklarifikasi oleh pihak terkait.
TM mendesak aparat penegak hukum dan instansi berwenang menelusuri proses pengadaan tersebut, termasuk memeriksa panitia lelang apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kami harap panitia lelang diperiksa semua dugaan adanya kongkalikong dan permainan lelang dengan penyedia tertentu yang tidak menciptakan persaingan usaha yang sehat serta bisa merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari pihak panitia pengadaan maupun manajemen RSUD Latopas mengenai alasan perusahaan dengan penawaran terendah dinyatakan kalah dan dasar penetapan PT TSM sebagai pemenang. Klarifikasi dari pihak-pihak tersebut diperlukan untuk memastikan apakah proses evaluasi telah berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
