Padang Pariaman, DNID Sumbar - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong percepatan Registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna memastikan masyarakat terdata dengan baik dan memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial. Hingga 11 November 2026, capaian registrasi Perlinsos Digital di Kabupaten Padang Pariaman baru mencapai 32 persen, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 50 persen.

‎Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Registrasi Perlinsos Digital yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) di Hall IKK Padang Pariaman, Rabu (11/11/2026).

‎Dalam sambutannya, Hendra Aswara menegaskan bahwa operator SIKS-NG dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) memiliki peran strategis dalam menyukseskan implementasi Registrasi Perlinsos Digital. Karena itu, ia mendorong seluruh petugas di lapangan untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat pendataan, serta mengoptimalkan waktu yang tersisa.

‎"Per 11 November ini, capaian kita baru 32 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 50 persen. Artinya, masih panjang perjalanan dan kerja keras yang harus kita lakukan untuk mencapai target tersebut," ujarnya.

‎Ia menyebutkan, masih terdapat waktu sekitar 40 hari ke depan untuk mengoptimalkan proses registrasi maupun aktivasi Perlinsos Digital. Untuk itu, seluruh pihak terkait diharapkan bergerak bersama, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat agar capaian registrasi terus meningkat.

‎Sementara itu, Ketua Pelaksana yang juga Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos P3A Padang Pariaman, Medi Hendra, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan langkah konkret untuk memantau perkembangan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan Registrasi Perlinsos Digital di setiap nagari.

‎Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinsos P3A dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga perkembangan registrasi dapat diketahui, dipantau, dan dievaluasi secara bersama.

‎"Melalui kegiatan ini, kita ingin mengetahui laporan dari masing-masing nagari, melihat kendala yang dihadapi, serta mencari solusi bersama agar proses registrasi dapat berjalan lebih optimal. Hari ini kita tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga mengambil langkah untuk mempercepat pencapaian target," jelasnya.

‎Kegiatan ini turut diikuti kepala OPD terkait, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), operator SIKS-NG, serta undangan lainnya.

‎Melalui monitoring dan evaluasi ini, Pemkab Padang Pariaman berharap seluruh unsur yang terlibat dapat semakin memperkuat sinergi dan mempercepat registrasi Perlinsos Digital. Dengan demikian, pendataan masyarakat dapat semakin optimal dan menjadi dasar penyaluran program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.