Makassar,DNID.co.id — Pemerintah Kota Makassar, terus melakukan percepatan pembangunan Jembatan Kembar Barombong yang selama ini dinantikan masyarakat, terutama untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Barombong.

Namun, upaya percepatan pembangunan akses penghubung tersebut masih menghadapi kendala serius, yakni persoalan legalitas dan sengketa kepemilikan lahan pada tiga bidang tanah yang menjadi bagian dari lokasi pengadaan tanah.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, telah memberikan arahan agar percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Barombong dapat dipercepat.

Hal itu, untuk menjawab adanya aspirasi dan aduan masyarakat soal akses di wilayah tersebut. Meski demikian, pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan, karena masih terdapat sejumlah pihak yang saling mengklaim kepemilikan atas objek tanah tersebut.

"Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).

"Warga yang saling klaim pemilik lahan dengan hak alas dan sertipikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tapi kembali ke warga sendiri yang saling klaim punya legalitas," tambah Izhar, menanggapi keluhan di medsos.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, terdapat sejumlah klaim kepemilikan dengan dasar alas hak yang berbeda-beda.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena adanya gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.

Selain gugatan, terdapat pula somasi dari salah seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah pemerintah.

"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," jelasnya.

"Kapan ketika kita lakukan langkah pembayaran salah satu lahan, makan menjadi masalah di kemudian hari. Karena disi lain, ada pihak yang klaim pemilik tanah dengan legalitas sertipikat. Ini kami masih lakukan solusi lain," lanjutnya.

Izhar mengungkapkan, dari hasil penelusuran sementara, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah yang terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.

Masing-masing memiliki dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang berbeda. Hal ini butuh kajian yang matang untuk ditentukan.

Dikatakan, untuk bidang tanah milik Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan tanah sekitar 520 meter persegi.

Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah yang lebih luas, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 seluas 1.175 meter persegi.

Sertifikat tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.

Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.

Menurut Izhar, perbedaan dasar legalitas tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk memastikan status hukum masing-masing bidang tanah dan kelayakannya sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

"Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut," tuturnya.

Di sisi lain, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luasan yang diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare.

"Dimana, keberadaan klaim dan dokumen tersebut turut menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan solusi dilakukan untuk menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan skema pengadaan tanah.

Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B to B), kini prosesnya diarahkan melalui tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.

Izhar menjelaskan, mekanisme tersebut mengharuskan Pemkot Makassar menjalankan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, proses pelaksanaan pengadaan tanah akan dilanjutkan oleh ATR/BPN melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku, termasuk pembentukan satuan tugas yang melakukan pendataan dan verifikasi objek maupun subjek tanah.

"Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan," terangnya.

Ia menambahkan, setelah proses verifikasi dan penilaian selesai, hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.

Apabila status tanah telah jelas, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, penyelesaian pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izhar menegaskan, persoalan pengadaan tanah menjadi bagian tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar. Sementara pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.

"Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab pada proses pengadaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan melalui pendanaan APBN," terangnya.

Dengan pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan penting agar rencana pembangunan fisik oleh pemerintah pusat dapat dilanjutkan.

Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Ia juga memahami besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan Jembatan Barombong, terlebih kawasan tersebut menjadi salah satu jalur dengan kepadatan lalu lintas yang kerap dikeluhkan pengguna jalan.

"Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari," tutup Izhar. (*)