Luwu Timur, DNID.co.id – Ketua Umum Jaringan Koalisi Aktivis Masyarakat Lingkar Tambang Luwu Timur (JAKAM LUTIM), Jois Andi Baso, yang akrab disapa Jab, melontarkan kritik keras terhadap sikap Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam. Kritik ini menyusul pernyataan Bupati dalam acara buka puasa bersama PT Pongkeru Mineral Utama (PT POMU) pada 17 Maret 2026 lalu.
Dalam acara tersebut, Bupati memberikan apresiasi tinggi terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Vale Indonesia dan meminta seluruh kontraktor tambang menjadikannya rujukan. Namun, bagi Jab, pujian tersebut terasa hambar karena mengabaikan persoalan krusial yang sedang menghimpit warga: kerusakan lingkungan dan ancaman bencana.
Kritik “Setengah Hati” dan Fakta Lapangan
Menurut Jois Andi Baso, fokus pada keselamatan pekerja adalah hal positif, namun menjadi ironis jika pemerintah menutup mata terhadap “nyawa” ekosistem yang perlahan mati akibat aktivitas tambang di hulu.
“Keselamatan kerja itu penting, tapi keselamatan lingkungan dan sosial jauh lebih krusial. Jika Bupati hanya bicara K3 tapi diam soal sungai yang keruh dan longsor, itu namanya komitmen setengah hati. Jangan biarkan pertambangan menjadi mesin perusak yang dilegalkan,” tegas Jab dalam diskusi internal JAKAM, Jumat (20/03/2026).
Jab memaparkan sejumlah fakta lapangan yang kontras dengan pidato manis di acara seremonial tersebut:
Sungai Malili yang Merah Lumpur: Aktivitas PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) di hulu Sungai Pongkeru dituding menjadi penyebab utama keruhnya air sungai. Jebolnya settling pond yang berulang membuat limbah mengalir tanpa kendali, merugikan nelayan rumput laut dan petani tambak.
Ancaman Longsor PT PUL: Blok tambang PT Prima Usaha Sejati (PT PUL) kerap memicu luapan lumpur yang menggenangi pemukiman warga di Ussu, meski sudah ada rekomendasi perbaikan dari Kementerian ESDM.
Reklamasi yang Terabaikan: Banyak lahan bekas tambang dibiarkan tandus, meningkatkan risiko erosi dan banjir bandang yang mengancam masyarakat adat dan warga lokal.
Ironi Standar PT Vale
Lebih lanjut, Jab menilai rujukan Bupati terhadap PT Vale sebagai “teladan” adalah hal yang ironis. Ia mencatat bahwa PT Vale sendiri masih memiliki rapor merah terkait kebocoran pipa minyak dan isu pemulihan lingkungan yang belum tuntas.
“Jika ‘guru’-nya saja masih bermasalah, bagaimana mungkin kontraktor lain bisa dipaksa mengikuti standar tinggi jika pengawasannya lemah?” tambahnya.
Desakan Aksi Nyata
Menutup keterangannya, Jois Andi Baso mendesak Bupati Irwan Bachri Syam untuk berani melampaui isu populer dan mulai menyentuh akar masalah. JAKAM LUTIM menuntut penegakan hukum bagi perusahaan pencemar, fasilitasi dialog konflik lahan, dan kewajiban reklamasi yang ketat.
“Saatnya Bupati naik level. Lindungi seluruh rakyat Luwu Timur, bukan hanya pekerja tambang. Kami di JAKAM siap mengawal isu ini melalui RDP di DPRD hingga pengaduan resmi ke KLHK,” pungkas Jab dengan tegas.
Jumat, 20 Maret 2026
