Padang Pariaman, DNID Sumbar - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mempercepat penanganan dampak bencana hidrologi yang melanda daerah itu sejak akhir November 2025. Meski bencana telah berlalu hampir setahun, dampaknya masih dirasakan masyarakat, terutama pada sejumlah fasilitas pemerintahan dan layanan publik.

Hal tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam kegiatan monitoring dan evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (7/10/2026).

Bupati mengatakan, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur, termasuk kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, jalan, hingga jembatan yang menjadi akses penting masyarakat.

“Walaupun bencana terjadi pada November tahun lalu, sampai sekarang masyarakat masih merasakan dampaknya. Karena itu, penanganan pascabencana harus terus kita kawal dan dipercepat,” ujar John Kenedy Azis.

Berdasarkan hasil pemetaan dan monitoring, kerusakan tidak hanya terjadi pada infrastruktur umum, tetapi juga menyentuh fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

15 Fasilitas Kesehatan Terdampak

Pada sektor kesehatan, tercatat 15 fasilitas layanan publik terdampak, terdiri dari 13 fasilitas rusak ringan dan dua Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga terdampak.
Sebanyak 13 fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan ringan meliputi sejumlah puskesmas, pustu, polindes, poskesri dan tempat praktik mandiri bidan yang tersebar di Padang Pariaman.

Di antaranya Puskesmas Sintuk, Puskesmas Padang Sago, Puskesmas Limau Purut, sejumlah Pustu, Polindes, Poskesri serta TPMB yang terdampak.
Sementara itu, dua KUA yang terdampak yakni KUA Ulakan Tapakis dan KUA Batang Anai. Khusus KUA Batang Anai, kendaraan operasional dilaporkan mengalami kerusakan akibat terendam banjir.

Hal yang menjadi perhatian serius adalah Puskesmas Sintuk di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. Berdasarkan hasil evaluasi, lokasi puskesmas tersebut berada di kawasan rawan banjir sehingga diperlukan langkah relokasi demi menjamin keamanan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tujuh Kantor Pemerintahan Ikut Terdampak
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kantor pemerintahan. Data monitoring mencatat tujuh kantor pemerintahan terdampak, terdiri dari empat kantor rusak ringan dan tiga kantor mengalami rusak berat.

Empat kantor yang mengalami rusak ringan yakni Kantor Camat Ulakan Tapakis, Kantor Nagari Sandi Ulakan, Kantor Nagari Sungai Gimba Ulakan, dan Kantor Nagari Sikabu Lubuk Alung.

Sedangkan tiga bangunan yang mengalami kerusakan berat yakni Kantor Camat Batang Anai, Kantor Nagari Sungai Buluah, dan Kantor Nagari Pilubang.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kantor pemerintahan merupakan tempat masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan administrasi dan pemerintahan.

Jembatan dan Jalan Mulai Dikerjakan
Selain bangunan, Bupati John Kenedy Azis juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan penanganan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya yang rusak akibat bencana.

Sejumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi mulai berjalan. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar infrastruktur yang rusak, termasuk akses masyarakat yang terputus, dapat segera dipulihkan.

“Yang paling penting adalah bagaimana akses masyarakat kembali normal. Jalan dan jembatan harus menjadi perhatian, karena menyangkut aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan masyarakat sehari-hari,” tegasnya.

Menurut Bupati, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak cukup hanya mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum bencana.

Pembangunan ke depan harus memperhatikan faktor risiko agar fasilitas yang dibangun kembali lebih aman dan mampu menghadapi potensi bencana.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, Marsma TNI Ridha Hermawan, memaparkan hasil pemantauan serta daftar usulan rehabilitasi sejumlah bangunan pemerintah yang terdampak bencana di Padang Pariaman.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemkab Padang Pariaman berharap dukungan dan koordinasi lintas pemerintah dapat mempercepat seluruh proses pemulihan.

Dengan demikian, fasilitas pemerintahan kembali berfungsi optimal, pelayanan publik tidak terganggu, serta masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman.