TOBOALI, DNID.co.id — Dugaan aktivitas perjudian kartu remi yang dikenal warga sebagai kodok-kodok di Jalan Ampera, Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, menuai keresahan masyarakat. Warga mendesak Polres Bangka Selatan segera melakukan pengecekan di lapangan dan menindak tegas apabila ditemukan praktik perjudian ilegal, Sabtu (24/10/2026).
Keluhan tersebut mencuat karena warga menilai aktivitas yang dilaporkan itu berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan dan memicu persoalan sosial. Masyarakat meminta aparat tidak sekadar menunggu laporan formal, tetapi juga melakukan patroli serta memastikan apakah dugaan perjudian tersebut benar-benar berlangsung.
“Kami sudah sangat resah dengan aktivitas perjudian kartu remi yang marak di wilayah kami. Kami minta aparat kepolisian segera bertindak, baik terhadap perjudian yang terjadi di tempat umum maupun di tempat tertutup,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (24/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal adanya persoalan keamanan dan ketertiban yang perlu ditindaklanjuti. Namun, lokasi spesifik, waktu berlangsungnya aktivitas, pihak yang terlibat, serta skala perjudian masih harus dipastikan melalui pemeriksaan langsung dan keterangan resmi aparat.
Warga Minta Polisi Tidak Menutup Mata
Desakan masyarakat kini mengarah kepada Polres Bangka Selatan agar segera merespons laporan tersebut secara terukur dan transparan. Langkah awal yang dinilai penting ialah memeriksa lokasi yang dimaksud, mengumpulkan keterangan saksi, serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana perjudian.
Penanganan yang jelas juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat. Jika dugaan tersebut terbukti, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan perlu dijelaskan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Warga juga berharap kepolisian memberikan edukasi mengenai dampak perjudian, termasuk risiko kerugian ekonomi, konflik keluarga, serta rusaknya hubungan sosial. Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata soal aktivitas permainan kartu, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan kenyamanan lingkungan.
Penegakan Hukum Harus Berbasis Bukti
Secara hukum, tindak pidana perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 426 dan Pasal 427 mengatur perbuatan terkait perjudian dengan penerapan ketentuan bergantung pada peran, tindakan, dan unsur pidana yang dapat dibuktikan.
Karena itu, setiap dugaan harus ditangani melalui pemeriksaan dan pengumpulan bukti, bukan sekadar berdasarkan kabar yang beredar. Ketegasan aparat perlu berjalan beriringan dengan profesionalitas, prosedur hukum, serta perlindungan terhadap hak setiap pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi resmi dari Kapolres Bangka Selatan mengenai dugaan aktivitas kodok-kodok di Jalan Ampera belum diperoleh. Redaksi masih berupaya meminta penjelasan terkait respons kepolisian, rencana pemeriksaan lapangan, serta kemungkinan langkah penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Publik kini menunggu tindak lanjut yang konkret. Pemeriksaan terbuka dan penjelasan resmi menjadi penting untuk menjawab keresahan warga sekaligus memastikan dugaan perjudian tersebut ditangani berdasarkan fakta dan hukum, bukan asumsi.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Sabtu, 24 Oktober 2026
