Amsakar Ajak Pers Dukung Pembangunan Batam, Tegaskan Pentingnya Kontrol Sosial
BATAM, DNID.co.id —Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengajak insan pers memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah, tetapi tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan berimbang. Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Indonesia sekaligus pelantikan pengurus DPP PJS periode 2026–2027 di Asrama Haji Batam, Rabu (4/11/2026).
Pernyataan Amsakar menempatkan pers pada dua peran sekaligus: menyampaikan perkembangan pembangunan kepada publik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ia berharap pemberitaan mengenai potensi ekonomi dan kemajuan Batam dapat disampaikan secara faktual tanpa mengabaikan tanggung jawab jurnalistik untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Lebih baik kita memberikan informasi-informasi yang produktif ketimbang mengembangkan cerita-cerita yang kontraproduktif. Dalam konteks inilah, peran insan pers menjadi sangat strategis,” kata Amsakar.
Ia juga meminta wartawan PJS menyampaikan perkembangan Batam dan Indonesia kepada masyarakat luas, sembari mempertahankan prinsip profesionalisme dan keberimbangan dalam pemberitaan.
Rakernas bertema Pers Kompeten, Indonesia Paten. Pers Berintegritas, Indonesia Berkelas itu dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi.
Di hadapan peserta, Amsakar memaparkan sejumlah indikator ekonomi dan sosial Batam sebagai gambaran perkembangan daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Hingga semester I 2026, realisasi investasi Batam tercatat Rp58,97 triliun. Sementara itu, angka kemiskinan disebut turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Amsakar menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang membutuhkan konsistensi dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurut dia, pers memiliki posisi strategis untuk mengomunikasikan peluang investasi, perkembangan ekonomi, serta program pembangunan.
Namun, peran itu tidak semata-mata menjadi saluran informasi pemerintah. Pers juga diharapkan menyampaikan aspirasi masyarakat agar kebijakan dan pelaksanaan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
“Melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, dan konstruktif, pers dapat membantu mengomunikasikan peluang investasi, perkembangan ekonomi, serta berbagai program pembangunan kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa dukungan pers terhadap agenda pembangunan harus ditopang kompetensi, profesionalisme, dan tanggung jawab jurnalistik. Ia mengingatkan bahwa informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kerugian yang melampaui kepentingan individu atau kelompok.
“Perlu meningkatkan kemampuan para jurnalis kita. Dampak dari berita-berita yang tidak tepat itu bukan hanya satu pihak yang rugi, tetapi kita semua sebagai bangsa,” kata Zulkifli.
Ia juga meminta insan pers memahami arah kebijakan pemerintah, termasuk agenda kedaulatan pangan yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah, menurut dia, mendorong kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan.
“Indonesia tidak mungkin maju kalau rakyatnya terus bergantung pada bantuan. Kita harus melatih, memberikan kesempatan dan membuka peluang agar masyarakat produktif,” ujarnya.
Amsakar berharap Rakernas III PJS menghasilkan rekomendasi konkret untuk membangun ekosistem pers yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan media dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait, Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga BP Batam Sthefani Barlian, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, serta Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba dan jajaran pengurus PJS dari berbagai daerah.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
EDISI SPESIAL
Daily News Indonesia
Berita Harian Indonesia
WWW.DNID.CO.ID
Amsakar Ajak Pers Dukung Pembangunan Batam, Tegaskan Pentingnya Kontrol Sosial
KAMIS, 5 NOVEMBER 2026
BATAM, DNID.co.id —Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengajak insan pers memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah, tetapi tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan berimbang. Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Indonesia sekaligus pelantikan pengurus DPP PJS periode 2026–2027 di Asrama Haji Batam, Rabu (4/11/2026).
Pernyataan Amsakar menempatkan pers pada dua peran sekaligus: menyampaikan perkembangan pembangunan kepada publik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ia berharap pemberitaan mengenai potensi ekonomi dan kemajuan Batam dapat disampaikan secara faktual tanpa mengabaikan tanggung jawab jurnalistik untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Lebih baik kita memberikan informasi-informasi yang produktif ketimbang mengembangkan cerita-cerita yang kontraproduktif. Dalam konteks inilah, peran insan pers menjadi sangat strategis,” kata Amsakar.
Ia juga meminta wartawan PJS menyampaikan perkembangan Batam dan Indonesia kepada masyarakat luas, sembari mempertahankan prinsip profesionalisme dan keberimbangan dalam pemberitaan.
Rakernas bertema Pers Kompeten, Indonesia Paten. Pers Berintegritas, Indonesia Berkelas itu dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi.
Di hadapan peserta, Amsakar memaparkan sejumlah indikator ekonomi dan sosial Batam sebagai gambaran perkembangan daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Hingga semester I 2026, realisasi investasi Batam tercatat Rp58,97 triliun. Sementara itu, angka kemiskinan disebut turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Amsakar menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang membutuhkan konsistensi dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurut dia, pers memiliki posisi strategis untuk mengomunikasikan peluang investasi, perkembangan ekonomi, serta program pembangunan.
Namun, peran itu tidak semata-mata menjadi saluran informasi pemerintah. Pers juga diharapkan menyampaikan aspirasi masyarakat agar kebijakan dan pelaksanaan pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
“Melalui pemberitaan yang faktual, berimbang, dan konstruktif, pers dapat membantu mengomunikasikan peluang investasi, perkembangan ekonomi, serta berbagai program pembangunan kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa dukungan pers terhadap agenda pembangunan harus ditopang kompetensi, profesionalisme, dan tanggung jawab jurnalistik. Ia mengingatkan bahwa informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kerugian yang melampaui kepentingan individu atau kelompok.
“Perlu meningkatkan kemampuan para jurnalis kita. Dampak dari berita-berita yang tidak tepat itu bukan hanya satu pihak yang rugi, tetapi kita semua sebagai bangsa,” kata Zulkifli.
Ia juga meminta insan pers memahami arah kebijakan pemerintah, termasuk agenda kedaulatan pangan yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah, menurut dia, mendorong kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan.
“Indonesia tidak mungkin maju kalau rakyatnya terus bergantung pada bantuan. Kita harus melatih, memberikan kesempatan dan membuka peluang agar masyarakat produktif,” ujarnya.
Amsakar berharap Rakernas III PJS menghasilkan rekomendasi konkret untuk membangun ekosistem pers yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan media dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait, Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga BP Batam Sthefani Barlian, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, serta Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba dan jajaran pengurus PJS dari berbagai daerah.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.