DNID, SULAWESI SELATAN – Sekretaris Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Keuskupan Agung Makassar (KAMS) mendorong calon pemimpin (Gubernur) dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) agar memiliki kepemimpinan yang berempati dan yang inklusif dalam suatu kebijakan.
Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan secara inklusif yang dapat menampung segala kebijakan.
Ini diungkapkan Viani Oktavius Sekretaris Komisi Kerawam KAMS pada media ini via whatsapp, Senin 24 Juni 2024.
Karena Provinsi Sulawesi Selatan sebagai barometer positifnya situasi politik, ekonomi, bisnis dan harmoni sosial. Untuk merawat itu, maka dibutuhkan pemimpin yang memiliki indeks toleransi yang positif, yang inklusif dan mengayomi semua sebagai prasyarat Sulawesi Selatan (Sulsel) akan lebih maju.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Pemimpin yang inklusif merupakan sebuah keharusan yang paling mendasar untuk bisa menggerakkan semua keterlibatan masyarakat dengan penuh tanggungjawab dalam tataran proses pembuatan kebijakan adalah partisipasi publik,” sebutnya.
Dan melalui partisipasi publik, diharapkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat marjinal dapat terakomodasi. Harus diakui bahwa dalam proses kebijakan publik selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (gap) antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan yang dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan. Salah satu upaya meminimalisir gap tersebut adalah dengan mengurangi adanya jarak antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga diharapkan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Viani panggilan akrabnya menambahkan bahwa, bukan sekedar memilih yang berprestasi dengan raihan angka-angka pertumbuhan dan capaian ragam penghargaan yang secara faktual kadsng hanya sebuah anomali bahkan berbanding terbalik.
Masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan sangat tahu sosok Dany Pomanto, sepanjang memimpin Makassar sebagai Walikota, sangat positif menunjukkan eksistensinya yang inklusif bagi semua.
Untuk diketahui Walikota Makassar dua periode Dany Pomanto bahwa, implementasi indeks toleransi dalam keragaman masyatakat Kota Makassar.
” Dany Pomanto sangat begitu peduli. Ada kesadaran yang begitu kuat jika pluralitas adalah sebuah energi dan potensi kekuatan yang harus dikelola dengan benar dan imparsial untuk membangun peradaban bersama ysng lebih adil dan sejahtera di Kota Makassar,” terang Viani yang juga Pengacara.
Kita butuhkan empati yang kuat dari seorang pemimpin untuk turun langsung dan memahami kebutuhan masyarakat. Empati disini adalah dengan mendengarkan berbagai keluhan serta mencari jalan keluar terhadap permasalahan sosial tersebut.
Viani mencontohkan, kebijakan pembangunan insfrastruktur jalan, perlu memperhatikan dampak lingkungan serta masyarakat sekitar, sehingga tidak muncul permasalahan baru dikemudian hari. Disinilah empati menjadi penting untuk melihat faktor humanisme, terlepas dari pertumbuhan ekonomi semata.
” Nah, kita rakyat Sulawesi Selatan sudah bisa menilai untuk menentukan figur pemimpin yang inklusif pada kontestasi pemiluhan gubernur dan wakil gubernur pada 27 November 2024 nantinya,” jelasnya.
Penulis : Yustus
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan
