Melawi,BeritaQ.com
Pemkab Melawi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Melawi 2023, Rabu (12/1) di Aula Kantor Bupati Melawi. RKPD ini diharapkan dibangun dengan melihat sejumlah masalah dan isu strategis serta visi misi kepala daerah.
Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya saat membuka Forum Konsultasi Publik mengatakan kegiatan ini digelar agar seluruh pihak memahami proses perencanaan pemerintah daerah, yang mana untuk tahun 2022 ini diawali dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
“Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan RKPD Kabupaten Melawi 2023 dimana RKPD setiap tahunnya adalah cerminan dari visi misi bupati dan wakil bupati melawi yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026,” ujarnya.
Dadi memaparkan Forum Konsultasi Publik sebagai wadah untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang di dapat dari masukan, saran, dan pendapat para pemangku kepentingan serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Selanjutnya ada pelaksaan forum OPD yang bertujuan untuk mempertajam program dan kegiatan di setiap OPD agar sesuai dengan visi misi Bupati Dan Wakil Bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terakhir adalah pelaksanaan Musrenbang kecamatan dan kabupaten sebagai bahan untuk menyelesaikan rancangan akhir dari RKPD yang telah disusun. Hasil dari RKPD yang telah ditetapkan akan digunakan kedalam penentuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) untuk APBD tahun 2023,” katanya.
Dadi berharap penyusunan RKPD tahun 2023 setiap OPD untuk benar-benar memperhatikan rancangan awal Renja OPD NYA masing-masing agar apa yang dianggarkan sesuai dan tepat sasaran.
Dadi juga menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Melawi (IPM) pada 2021 di angka 65,87 naik dari tahun 2020 yang berada di angka 65,55.
“IPM Melawi masih berstatus sedang, semoga kedepannya kita bisa mengubah IPM Melawi menjadi berstatus tinggi,” katanya.
Dadi mengatakan, Pemkab telah merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah yakni pertanian dan perkebunan, ketahanan ekonomi daerah, serta lingkungan hidup. Dari tiga isu ini, permasalahan yang ada di kabupaten melawi, yaitu menurunnya laju pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan serta tingkat produktivitas perkebunan, minimnya kontribusi PAD, tingginya tingkat kemiskinan, deforestasi sumber daya hutan serta maraknya Penambangan Emas Tanpa Ijin.
“Dari permasalahan itu, kami menarik arah kebijakan untuk tahun 2023 yaitu bidang pertanian, perikanan, pangan perkebunan dan pariwisata melalui pengembangan kawasan pertumbuhan dengan membangun iklim investasi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Ia melanjutkan berikutnya dengan menguatkan pembangunan ekonomi sosial yang berwawasan lingkungan dengan berlandaskan pelestarian budaya.
“Sehingga tema RKPD 2023 mewujudkan pemulihan sosial ekonomi kabupaten melawi melalui pembangunan sentra ekonomi yang berlandaskan pelestarian budaya, kearifan lokal dan keharmonisan sosial,” katanya.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Melawi, Imansyah mengatakan forum konsultasi ini dihadiri kepala OPD, Forkopimda, DPRD hingga tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk ikut memberikan masukan dan saran.
“Karena tujuan kegiatan ini adalah penyempurnaan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Melawi tahun 2023 melalui masukan dan saran dari pemangku kepentingan serta pokok – pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Melawi,” jelasnya.
