Breaking News

Radio Player

Loading...

Rakyat Dukung Prof Rocky Gerung Kritik Pemerintah, Ada Apa’ APBN Di Gadaikan Di Negara Cina Sebagai Jaminan Demi Kereta Cepat !!

Selasa, 18 April 2023

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Dnid Sulsel, Senin 18 April 2023 – Teknologi Kereta Cepat Bakal Punah 10 Tahun Kedepan, Rocky Gerung: Ngapain Sampai Mau Gadaikan APBN Segala?

Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyatakan bahwa teknologi Kereta Cepat Jakarta Bandung Dan Berbagai Daerah, (KCJB) mungkin hanya akan bertahan 10-12 tahun kedepan.

Sedangkan kata dia, utang yang Indonesia ambil dari China bisa lebih panjang dan lebih besar bunganya. Bahkan kemungkinan besar APBN Indonesia juga digadaikan untuk menutup utang.

ads

“Kita berhutang pada China dan kita tahu bahwa hutang itu akhirnya dibebankan pada APBN dan Cina paksa itu supaya ditaruh di APBN itu (sebagai jaminan),” kata Rocky melansir dari youtube channelnya, Senin (17/04/23).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

APBN Dibayangi Utang Kereta Cepat Lagi, China Sukses Hipnotis Presiden Jokowi: Efek Program Grasa-grusu!

“Satu poin yang akhirnya rakyat tahu. Kemudian yang kedua dalam perbandingan dengan kebutuhan atau fungsi dari kereta cepat itu akhirnya rakyat tahu ngapain bikin jalan kereta hanya 150 KM yang dananya bisa dipakai untuk jalan tol sepanjang 1000 km di Sumatera?” tambahnya.

“Kan jadi orang Sumatera bahkan menganggap bahwa ya ini memang ditipu dong hak kita untuk dapat jalan yang layak,” ungkapnya.

Proyek kereta cepat ini tak lain kata Rocky adalah ambisi untuk memperlihatkan bahwa pemerintah Presiden Jokowi punya teknologi tinggi yaitu kereta cepat
Teknologi Kereta Cepat Bakal Punah 10 Tahun Kedepan, Rocky Gerung: Ngapain Sampai Mau Gadaikan APBN Segala?

Teknologi Kereta Cepat Bakal Punah 10 Tahun Kedepan, Rocky Gerung: Ngapain Sampai Mau Gadaikan APBN

“Yang gak ada gunanya buat rakyat dan yang pasti dalam 10-12 tahun kedepan itu udah punah teknologi (kereta cepat) itu kan, berganti dengan teknologi yang lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui, China masih menetapkan suku bunga pinjaman sebesar 3,4% untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Meskipun Luhut mencoba bernegosiasi agar China menurunkan suku bunga menjadi 2%, namun usahanya tersebut nihil.

Simpan Gambar:

Berita Terkait

Pemkot Makassar Jajaki Kerja Sama Kemenlu, Promosi Pariwisata dan Maritim ke Pasar Global
Minta Dikawal Bersama, Pihak Kecamatan Cisauk Dorong 50 Usulan Urgensinya Terfasilitasi di 2027
Sulsel Perkuat Infrastruktur dan Ekonomi Digital Hadapi Tantangan Global 2026
Slovakia dan AS Kerja Sama Bangun PLTN, Indonesia Siap Menyusul?
KNTI dan Pemerintah Bersinergi, Indonesia Emas 2045 Menanti!
Warga Jaktim Kebanjiran, Ketua Baznas Jaktim Disorot karena Di Duga Agenda ke Luar Kota
Pangan sebagai Senjata Diplomasi: Mengulas Strategi Geopolitik Negara Kepulauan
Kebutuhan Listrik Industri Data Center Terus Melonjak, Energi Nuklir Mulai Dilirik
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 22:13 WITA

Pemkot Makassar Jajaki Kerja Sama Kemenlu, Promosi Pariwisata dan Maritim ke Pasar Global

Senin, 26 Januari 2026 - 20:50 WITA

Minta Dikawal Bersama, Pihak Kecamatan Cisauk Dorong 50 Usulan Urgensinya Terfasilitasi di 2027

Senin, 26 Januari 2026 - 20:08 WITA

Sulsel Perkuat Infrastruktur dan Ekonomi Digital Hadapi Tantangan Global 2026

Senin, 26 Januari 2026 - 14:21 WITA

Slovakia dan AS Kerja Sama Bangun PLTN, Indonesia Siap Menyusul?

Senin, 26 Januari 2026 - 13:52 WITA

KNTI dan Pemerintah Bersinergi, Indonesia Emas 2045 Menanti!

Senin, 26 Januari 2026 - 12:49 WITA

Warga Jaktim Kebanjiran, Ketua Baznas Jaktim Disorot karena Di Duga Agenda ke Luar Kota

Sabtu, 24 Januari 2026 - 21:11 WITA

Pangan sebagai Senjata Diplomasi: Mengulas Strategi Geopolitik Negara Kepulauan

Sabtu, 24 Januari 2026 - 13:27 WITA

Kebutuhan Listrik Industri Data Center Terus Melonjak, Energi Nuklir Mulai Dilirik

Berita Terbaru

Serba-Serbi

Bupati Takalar Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Senin, 26 Jan 2026 - 20:41 WITA