Jakarta – Di saat ribuan warga Jakarta Timur berjibaku menyelamatkan diri dan harta benda akibat banjir besar yang melanda wilayahnya, publik justru disuguhkan pemandangan yang kontras: Ketua Baznas Jakarta Timur dikabarkan tidak berada di lokasi bencana, tapi membuat kegiatan di Purwokerto bersama sejumlah ASN dan di hadiri oleh ketua Baznas DKI Jakarta.
Nama Ketua Baznas Jakarta Timur, Eka Napisah, kini menjadi sorotan. Pasalnya, sebagai pimpinan lembaga pengelola dana umat yang memiliki mandat sosial dan kemanusiaan, ketidakhadiran di tengah kondisi darurat dinilai sebagai bentuk kelalaian dan minim empati terhadap penderitaan warga.
Alih-alih turun langsung ke titik-titik banjir, meninjau kondisi warga, atau memastikan bantuan darurat Baznas tersalurkan, pimpinan Baznas Jakarta Timur justru terkesan “aman” di luar daerah, meninggalkan warga yang tengah menghadapi bencana di wilayah tanggung jawabnya sendiri.
Berdasarkan pantauan awak media dan data lapangan, banjir merendam sedikitnya 25 RT di Jakarta Timur, dengan ketinggian air bervariasi hingga mencapai dua meter. Banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi dan luapan sejumlah sungai, termasuk Kali Ciliwung.
Wilayah terdampak antara lain:
● Kelurahan Rawa Terate
1 RT | Ketinggian ±80 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
●Kelurahan Bidara Cina
4 RT | Ketinggian 170–180 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung
● Kelurahan Kampung Melayu
4 RT | Ketinggian 150–175 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung
● Kelurahan Cawang
9 RT | Ketinggian 30–200 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung
● Kelurahan Cililitan
2 RT | Ketinggian hingga 200 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung
● Kelurahan Cipinang Melayu
4 RT | Ketinggian 20–50 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali PHB Sulaiman.
Namun ironisnya, hingga berita ini diturunkan, belum terlihat langkah konkret Baznas Jakarta Timur berupa peninjauan langsung, distribusi bantuan darurat, maupun pernyataan resmi kepada publik terkait bencana tersebut.
Keberangkatan pimpinan Baznas Jakarta Timur ke Purwokerto di tengah situasi darurat memicu pertanyaan serius di tengah masyarakat:
Apakah agenda tersebut lebih penting dibanding nyawa dan keselamatan warga Jakarta Timur?
Jika kunjungan tersebut memang bersifat resmi, publik berhak tahu:
• Apa urgensinya?
• Apakah tidak bisa ditunda?
• Apakah ada izin dan pertimbangan kondisi darurat bencana?
Sebab, dalam konteks kebencanaan, kehadiran pemimpin di lapangan bukan sekadar simbol, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan amanah jabatan.
Sumber internal menyebutkan bahwa berbagai persoalan di tubuh Baznas Jakarta Timur kerap diselesaikan secara tertutup oleh pimpinan, tanpa transparansi kepada publik. Pola ini dinilai memperlihatkan gaya kepemimpinan yang defensif dan minim akuntabilitas, terutama saat menghadapi kritik.
“Kami heran. Baznas itu lembaga dana umat. Ketika umat kebanjiran, justru pimpinannya tidak terlihat. Kalau bukan sekarang hadir, lalu kapan?” ujar salah satu tokoh masyarakat Jakarta Timur.
Situasi ini turut menyeret nama Wali Kota Jakarta Timur. Publik mempertanyakan apakah kepala daerah mengetahui absennya Baznas di tengah bencana, atau justru membiarkan kondisi ini tanpa evaluasi.
Sebagai lembaga yang bersinergi dengan pemerintah daerah, Baznas seharusnya berada di garda terdepan dalam merespons bencana sosial dan kemanusiaan, bukan malah sibuk dengan agenda di luar wilayah.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dan pertanggungjawaban moral dari pimpinan Baznas Jakarta Timur. Dana umat tidak boleh dikelola tanpa empati.
Jabatan publik bukan sekadar posisi, tetapi amanah yang menuntut kehadiran saat rakyat paling membutuhkan.
Media dan tokoh masyarakat akan terus menelusuri, mengonfirmasi, dan mengawal kasus ini demi memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat di Jakarta Timur.
Simpan sebagai Kenangan
Unduh artikel ini dalam format visual halaman koran klasik.
Senin, 26 Januari 2026
