Breaking News

Radio Player

Loading...

APBD P Tak Disahkan Rugikan Masyarakat Melawi

Minggu, 8 Oktober 2023

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Sekdakab Melawi, Paulus

Sekdakab Melawi, Paulus

Melawi DNID Kalbar-Tahun ini Kabupaten Melawi dipastikan tanpa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Hingga batas akhir pembahasan, 30 September 2023 DPRD tidak mengesahkannya. Padahal tanpa APBD-P banyak program prioritas, terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat bakal terganggu.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Melawi, Paulus mengatakan, APBD P 2023 seharusnya ada dan diperlukan untuk menampung dan melakukan penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan. Namun, tidak terjadi karena tidak ada proses pembahasan di DPRD hingga akhir September 2023,”ujarnya kepada wartawan, Minggu (08/10).

“Gagalnya APBD-P ini, tentu saja banyak program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat bakal terganggu. Sebab pada alokasi APBD-P itu sudah kita anggarkan. Bupati Melawi bakal mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melakukan penyesuaian anggaran.

ads

Sebagaimana diketahui, ketika pimpinan DPRD dan TAPD berkonsultasi terkait APBD P ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar). Pj Gubernur Kalbar menyampaikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga akhir September 2023 apabila tidak disetujui bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perubahan APBD 2023 maka tidak diatur perpanjangan pembahasan perubahan APBD,”jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan, arahan Pj Gubernur sesuai PP 12/2019, Permendagri 77/2020 dan Permendagri 84/2022, Pemkab Melawi dapat melakukan pergeseran anggaran yang dapat menyebabkan perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria keadaan darurat dan kondisi mendesak dimana nantinya akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Pihaknya akan mempersiapkan Langkah lebih lanjut, jika harus mengeluarkan Perkada hanya membolehkan pergeseran belanja yang sifatnya darurat dan mendesak.

Paulus menyebut pagu anggaran akan mengalami penyesuaian baik di pendapatan maupun belanja. Penyesuaian ini terjadi karena adanya PMK DBH maupun Dana Insentif Fiskal. Demikian pula belanja juga mengalami penyesuaian karena tidak boleh ada defisit anggaran pada tahun berjalan.

Simpan Gambar:

Berita Terkait

Kanada Bangun PLTN Modular, Indonesia Siap Menyusul?
Wali Kota Makassar Lantik Ribuan RT/RW Secara Serentak, Siap Jalankan Program MULIA
Actinium-225: Bukti Manfaat Nuklir Untuk Manusia
Mengapa Negara Kepulauan Justru Membutuhkan PLTN?
Nahkoda Baru DPD PAN Maros, Zulkifli Hasan Tunjuk Gemilang
Kegiatan di penghujung tahun 2025 , GAS dan PPWI gelar Kampung Peduli 
Sapa Masyarakat Ogoamas, Longki Djanggola Janji Fasilitasi Pengurusan Sertipikat Tanah
Respons Cepat TNI, Bangun Jembatan Gantung Garuda Bantuan Presiden Republik Indonesia
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 29 Desember 2025 - 18:27 WITA

Kanada Bangun PLTN Modular, Indonesia Siap Menyusul?

Senin, 29 Desember 2025 - 17:20 WITA

Wali Kota Makassar Lantik Ribuan RT/RW Secara Serentak, Siap Jalankan Program MULIA

Senin, 29 Desember 2025 - 15:25 WITA

Actinium-225: Bukti Manfaat Nuklir Untuk Manusia

Senin, 29 Desember 2025 - 15:19 WITA

Mengapa Negara Kepulauan Justru Membutuhkan PLTN?

Senin, 29 Desember 2025 - 11:53 WITA

Nahkoda Baru DPD PAN Maros, Zulkifli Hasan Tunjuk Gemilang

Minggu, 28 Desember 2025 - 17:27 WITA

Kegiatan di penghujung tahun 2025 , GAS dan PPWI gelar Kampung Peduli 

Minggu, 28 Desember 2025 - 14:21 WITA

Sapa Masyarakat Ogoamas, Longki Djanggola Janji Fasilitasi Pengurusan Sertipikat Tanah

Jumat, 26 Desember 2025 - 18:16 WITA

Respons Cepat TNI, Bangun Jembatan Gantung Garuda Bantuan Presiden Republik Indonesia

Berita Terbaru

Caption: Suasana Rakernas PJS yang dilangsungkan secara hybrid, Senin (29/12/2025)

Peristiwa

Rakernas PJS Menghasilkan Tiga Pedoman Organisasi Strategis

Selasa, 30 Des 2025 - 00:47 WITA