Namun, ketegasan bukan sekadar memberikan hukuman. Ada langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk memastikan netralitas terjaga.
Pertama, Pj Walikota perlu menyusun prosedur pengawasan dan penindakan yang jelas dan transparan. Hal ini meliputi pembentukan mekanisme pelaporan dan investigasi yang independen, sehingga setiap pelanggaran dapat ditangani secara adil dan terbuka.
Langkah-Langkah Konkret yang Diperlukan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyusunan prosedur yang jelas merupakan langkah awal yang penting. Namun, tanpa sosialisasi yang efektif, kebijakan ini tidak akan berdampak besar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh ASN dan honorer mengenai pentingnya netralitas dan konsekuensi pelanggaran.
Ini termasuk pemahaman mendalam tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran netralitas, baik dari segi keterlibatan langsung dalam kampanye politik, maupun dukungan terselubung melalui media sosial atau jaringan lainnya.
Selain itu, pembentukan tim pengawas independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi perilaku ASN dan honorer sangat diperlukan. Tim ini harus dibekali dengan kewenangan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi sanksi bagi pelanggar.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah memastikan transparansi hasil penindakan terhadap pelanggaran. Dengan mempublikasikan hasil investigasi dan sanksi yang diberikan, masyarakat dapat melihat secara langsung bahwa pemerintahan daerah serius dalam menegakkan prinsip netralitas ASN dan honorer.
Halaman Berita ini : 1 2 3 4 Baca Halaman Selanjutnya
Penulis : Muhamad Zen
