Dnid.co.id, Makassar – Masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa akibat banyaknya RT/RW yang dipecat oleh beberapa Lurah yang ada di Makassar secara sepihak. dan warga menduga pemecatan ini sangat erat hubungannya dengan Pilgub dan Pilwakot Makasaar yang dianggap tidak sejalan dengan pilihan Lurah.
Eti Rahayu selaku koordinator aksi dari Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo dalam orasinya menyampaikan 4 tuntutan warga yaitu 1. Kembalikan RT/RW yang telah dipecat secara sepihak oleh Lurah. 2. Hentikan intimidasi terhadap RT/RW yang tidak sejalan pilihan politiknya Lurah. 3. Hentikan intimidasi terhadap warga penerima bantuan beras miskin ( Raskin ) dan PKH. 4. Copot Lurah yang telah melakukan pemecatan terhadap RT/RW secara semena mena.
Herman Maddaung yang hadir sekaligus menjadi orator dalam aksi ini menyampaikan dalam orasinya bahwa saya ini salah satu contoh korban pemecatan sebagai Ketua RW 004 Kelurahan Lembo ketika Pilwakot yang lalu dianggap tidak mendukung Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi yang bertagline ADAMA dan sekarang ini terjadi lagi pada isteri saya yang sekarang menjadi Pj Ketua RW 004 Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo.
“Termasuk salah satu Ketua RW dan beberapa RT yang dipecat oleh Arman Fernanda selaku Lurah Lembo Kecamatan Tallo dengan alasan yang tidak masuk akal,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Herman Maddaung pemecatan secara sepihak yang dilakukan oleh Arman Fernanda selaku Lurah Lembo terhadap Ketua RW 004 Akriyana Amin Patarai diduga erat hubungannya karena Akriyana hadir pada waktu Bapak Munafri Arifuddin melakukan sosialisasi di Komplek Pratama Green Apple yang masuk wilayah RW 004 Kelurahan Lembo pada tanggal 09 September 2024 atas pencalonannya sebagai calon Walikota Makassar periode 2024 – 2029.
Walaupun sebelumnya Akritana selaku Ketua RW 004 Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo telah menyampaikan kepada Arman Fernanda selaku Lurah Lembo akan kedatangan Munafri Arifuddin di Komplek Pratama Green Apple yang masuk wilayah RW 004. Namun jawaban dari Arman Fernanda mengatakan silahkan Ibu RW tetapi janganki kentara kalau masih mauki jadi Ketua RW. Uangkap Herman sesuai pernyataan Akriyana Amin Patarai
Herman juga menyampaikan bahwa Akriyana dipanggil oleh Lurah Lembo Arman Fernanda ke Kantor Lurah lembo untuk disampaikan nama Ibu Akriyana masuk dalam daftar Pj Ketua RW yang diganti dalam SK yang ditanda tangani oleh Pak. Danny Pomanto tertanggal 12 September 2024. akan tetapi sampai sekarang SK itu tidak diserahkan oleh Lurah Arman Fernanda kepada RT dan RW yang dipecat.
Pemecatan itu kami anggap tidak sah karena RT dan RW yang dipecat tidak pernah menerima SK pemecatan dari Wilikota Makassar sebagaimana yang disampaikan Arman Fernanda bahwa SK itu ditandatangani oleh Pak. Danny. lagian juga SK Pj RT/RW itu ditanda tangani okeh Walikota tapi kenapa bisa dianulir atau dibatalkan oleh Lurah, itu kan tidak masuk akal dan saya berharap Arman Fernanda dicopot dari jabatannya sebagai Lurah Lembo untuk meredam kegaduhan yang terjadi di masyarakat menjelang Pilgub dan Pilwakot Makassar. Ungkap Herman sebelum menutup orasinya.
Di tempat terpisah jurnalis DNID melakukan wawancara terhadap salah satu warga bernama Ibu Farida dari Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo mengatakan saya ini termasuk salah satu warga yang menjadi korban intimidasi dari Pj RT tentang masalah penerimaan Bantuan beras miskin ( Raskin ) dan PKH. perlakuan ini juga dialami warga lainnya ketika warga datang di Kantor lurah untuk mengambil jatah berasnya tapi jawaban dari orang Kelurahan kepada warga belum waktunya. Dan ketika warga kembali lagi ke Kantor Lurah untuk mengambil jatah berasnya akan tetapi yang didapat hanya jawaban dari orang Kelurahan Kuponnya sudah hangus dan berasnya dikirim kembali ke Bulog. Diskriminasi ini dirasakan oleh warga yang dianggap tidak mendukung pilihan Lurah Tallo dalam Pilwakot Makassar2024. Tegas Farida yang ikut dalam aksi unjuk rasa.
Para pengunjuk rasa sebelum ke Balaikota mereka mampir di Kantor Kecamatan Tallo untuk menyampaikan tuntutannya dengan bergantian melakukan orasi dengan tuntutan yang sama tetapi dari Kelurahan yang berbeda. Sekretaris Camat Tallo yang menerima pengunjuk rasa berjanji akan menindak lanjuti dengan memanggil Lurah yang melakukan pemecatan terhadap RT/RW dan intimidasi terhadapa warga penerima bantuan yang dianggap tidak sejalan politik Pak. Lurah.
Di Kantor Walikota Makassar para pengujuk rasa kembali menyampaikan tuntutannya yaitu Kembalikan RT/RW yang dipecat oleh Lurah, Hentikan intimidasi terhadap RT/RW yang tidak sejalan pilihan poltiknya denga Lurah, Hentikan intimidasi terhadap warga yang dilakukan oleh Pj RT/RW yang tidak mendukung calon pilihan Lurah, Copot Lurah yang telah memecat RT/RW.
Sekretaris Kesbang Kota Makassar Ibarahim Said yang didampingi Kanit 4 Intel Polrestabes Makassar AKP Ismail menerima pengunjuk rasa diruang rapat Kesbang Kota Makassar dengan mempersilahkan 10 orang sebagai perwakilan. Ibrahim berjanji tuntutan ini saya akan teruskan ke Bapak Pjs Walikota Makassar dan dalam waktu tidak lama semua Lurah yang melakukan pemecatan terhadap RT/RW untuk klarifikasi sekaligus juga akan memanggil perwakilan pengunjuk rasa. jadi tolong titip nomor telpon untuk kami hubungi nanti. Tutup Ibrahim.
Di Kantor DPRD Kota Makassar sebagai tempat terakhir yang didatangi para pengunjuk rasa bergantian melakukan orasi. salah satu orator menyampaikan terjadi kegaduhan di masyarakat imbas pemecatan RT/RW dan intimidasi terhadap warga penerima bantuan yang tidak mendukung salah satu paslon sesuai dukungan Lurah
Pengunjuk rasa diterima oleh 6 orang Anggota DPRD Kota Makassar diantaranya
1. Andi Suharmika
2. Ruslan Mahmud
3. Muh Yuliyanto Badwi
4. Ismail
5. Eshin Usami Nur Rahman
masing masing dari Fraksi Golkar
6. Hartono dari Fraksi PKS.
Para Anggota Dewan sangat menyesalkan tindakan Lurah yang melakukan tindakan semena mena memecat RT/RW dan memanfaatkan Bantuan Beras ( Raskin ) dan PKH menekan warga untuk mendukung calon sesuai arahan Lurah menjelang Pilgub dan Pilwakot Makassar. Anggota Legislatif ini yang baru saja dilantik berjanji dalam waktu dekat akan memanggil Pjs Walikota, Camat, Lurah termasuk perwakilan pengunjuk rasa untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pada keaempatan lain Anggota Legislatif yang hadir menerima pwngunjuk rasa menyampaikan persoalan RT/RW ini menjadi persoalan dulu yang muncul menjelang perhelatan Politik. olehnya itu fraksi PKS sangat serius untuk masalah ini dan berjanji akan mengemabilkan pemilihan RT/RW harus dipilih langsung oleh masyarakat bukan lagi ditunjuk tunjuk. Tegas Hartono salah satu Anggota Legislatif dari Fraksi PKS.
Anggota DPRD Makassar lainnya dari Fraksi Golkar H. Ruslan Mahmud menambahkan Tindakan Lurah ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat olehnya saya berterima kasih kepada warga yang hadir pada hari ini di rumah rakyat ( rumah bapak / ibu ) untuk menyampaikan tuntutannya dan kondisi di Masyarakat sekarang menjelang Pilgub dan Pilwakot dan saya berjanji semua Anggota Dewan yang berdiri di depan Bapak/Ibu hari ini serius mengawal tuntutan atau pernyataan sikap sampai selesai. Ungkap Ruslan Mahmud.
Penulis : Redaksi
