Politik Uang dalam Pilkada akan menyuburkan praktek korupsi dan penyalahgunaan Kekuasaan.Kandidat yang menang melalui politik uang mungkin merasa perlu mengembalikan biaya kampanye yang besar, yang mendorong mereka melakukan korupsi dan penyalahgunaan anggaran daerah.
Kepala daerah yang terpilih melalui politik uang cenderung kurang berpihak pada rakyat, karena lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok yang mendanai kampanye mereka. Politik uang membuat banyak pejabat lebih fokus pada kepentingan politik dan finansial pribadi daripada menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Modus politik uang berdampak jangka Panjang. Politik uang mengakibatkan masyarakat merasa bahwa pemerintah hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus menurun. Karena politik uang tidak berorientasi pada pembangunan jangka panjang, maka masyarakat tetap terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan finansial dari pemimpin. Politik uang memunculkan pemimpin yang tidak kompeten atau kurang peduli pada masyarakat, karena fokus mereka lebih pada mengembalikan modal kampanye daripada melayani rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Mencegah politik uang dalam Pilkada membutuh-kan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, calon kandidat, serta masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan;
Pertama, Mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif politik uang. Pemahaman ini dapat meningkatkan kesadaran bahwa memilih karena uang justru merugikan dalam jangka panjang. Kampanye anti-politik uang di tingkat desa/kelurahan atau komunitas melalui sosialisasi, media sosial, dan program literasi politik.
Halaman Berita ini : 1 2 3 4 Baca Halaman Selanjutnya
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan
