Media atau individu yang sengaja menyebarkan informasi palsu untuk memanipulasi hasil pemilu dan pilkada atau menciptakan instabilitas sosial. Kelompok yang menyerukan pemberontakan tanpa dasar legal dan merusak institusi demokrasi. Pemimpin yang sengaja melemahkan oposisi untuk melanggengkan kekuasaan. Kelompok yang memaksakan ideologi tunggal dan menolak dialog antar kelompok. Para si penyeleweng demokrasi sering kali muncul dari berbagai latar belakang, baik politik, ekonomi, maupun ideologi.
Lalu kapan mereka muncul?
Penyelewengan terhadap demokrasi dapat terjadi kapan saja, terutama dalam situasi tertentu yang memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, ada beberapa momentum mereka akan muncul, yaitu : Penyelewengan terhadap demokrasi dapat terjadi kapan saja, terutama dalam situasi tertentu yang memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.
Beberapa kondisi dan waktu di mana para penyeleweng demokrasi sering muncul, yaitu : ketika ekonomi memburuk, pemimpin atau kelompok tertentu dapat menggunakan kekacauan untuk memusatkan kekuasaan atau mengabaikan aturan demokrasi. Ketika terjadi Ketegangan politik, seperti konflik antar partai atau polarisasi ekstrem, dapat membuka jalan bagi penyelewengan demokrasi, seperti kudeta atau manipulasi sistem hukum.
Masa pemilu dan pilkada adalah waktu di mana aktor penyeleweng demokrasi dapat mencoba memanipulasi hasil untuk mempertahankan kekuasaan atau memenangkan kursi. Saat hasil pemilu dan pilkada tidak diterima oleh pihak tertentu, konflik politik dapat dimanfaatkan untuk menggerus prinsip-prinsip demokrasi.
Para penyeleweng demokrasi juga muncul ketika satu cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) memiliki kekuasaan terlalu besar tanpa pengawasan, penyelewengan sering terjadi. Keadaan darurat, seperti pandemi, bencana alam, atau konflik keamanan, sering kali menjadi alasan untuk menunda Pemilu dan pilkada, membatasi kebebasan, atau memusatkan kekuasaan.
Halaman Berita ini : 1 2 3 4 Baca Halaman Selanjutnya
Editor : Redaksi Sulawesi Selatan
